in

Pengusutan Korupsi Kades di Wonogiri Diduga Bernuansa Kriminalisasi

Diduga kriminalisasi terjadi karena Hartono tak mau mendukung pasangan calon presiden tertentu.

Advokat Tim Pembela Rakyat (TPR) mendampingi Hartono, Kepala Desa Manjung, Wonogiri yang menjadi terdakwa korupsi. (istimewa)
Advokat Tim Pembela Rakyat (TPR) mendampingi Hartono, Kepala Desa Manjung, Wonogiri yang menjadi terdakwa korupsi. (istimewa)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Puluhan advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat (TPR) menduga ada nuansa kriminalisasi dalam pengusutan kasus korupsi Desa Manjung, Wonogiri.

Kepala Desa Manjung, Hartono didakwa melakukan korupsi karena menyewakan tanah kas desanya. Ia menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/12/2023).

Kuasa hukum terdakwa yang juga Presidium TPR, Jimmy S Mboe menduga kasus ini berkaitan erat dengan status Hartono selaku pengurus Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) DPD Jawa Tengah yang tak mendukung pasangan calon presiden tertentu.

Menurutnya, semua bermula saat Hartono menolak untuk datang ke acara Silahturahmi Desa Bersatu yang dilaksanakan pada 19 November lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

“Beliau ini kan selain sebagai kepala desa juga Wakil Sekretaris DPD Papdesi, dan ini adalah organ aparat desa yang tidak mau ikut silaturahmi aparat desa di GBK yang dihadiri salah satu cawapres waktu itu,” katanya seusai sidang.

Menurutnya, kriminalisasi ini dilakukan sebagai contoh agar aparat desa lain tak menolak arahan untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

“Kalau dilihat dari dakwaan jaksa maupun fakta di lapangan ini bukan murni adanya tindak pidana korupsi tapi lebih mungkin ke kriminalisasi ataupun intimidasi supaya jadi contoh agar aparatur desa lainnya jangan menolak arahan untuk mendukung salah satu paslon,” jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejari Wonogiri, Hafidh Fatoni mendakwa Hartono telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hartono disebut telah menyalahgunakan pendapatan desa. “Terdakwa Hartono memanfaatkan tanah desa dengan menyewakan kepada pihak lain yang uang sewanya tidak dimasukkan ke rekening kas desa,” kata jaksa.

Hartono menyewakan tanah 21 persil antara periode 2019-2022. Selain itu, Hartono juga mengizinkan perangkat desa untuk menyewakan tanah desa yang hasilnya juga tak disetorkan ke kas desa.

“Sehingga total kerugian negara sejak 2019 sebesar Rp327.431.546,” tambahnya. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar