in

Pemilik Kedai Kopi Law Semarang Keluhkan Penarikan Iuran dari RT

Basuki menginginkan adanya transparansi kebijakan dan peruntukan iuran RT untuk pelaku usaha.

Pelanggan menikmati hidangan di Kedai Kopi Law di Jalan Seroja III nomor 3 Karangkidul Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)
Pelanggan menikmati hidangan di Kedai Kopi Law di Jalan Seroja III nomor 3 Karangkidul Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Pemilik Kedai Kopi Law di Kota Semarang mengeluhkan adanya penarikan iuran dari rukun tetangga (RT) di RT 05 RW 01 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah.

Owner Kedai Kopi Law, Basuki Rachmat menilai iuran yang dipatok terlalu memberatkan. Apalagi belum lama ini ada kenaikan tarif yang diklaim atas kesepakatan warga.

“Kalau memang dasarnya kesepakatan warga, itu warga yang mana? Buktinya apa? Selama ini kami tidak pernah mengetahui atau diajak mengikuti pertemuan,” keluhnya, Selasa (9/1/2024).

Basuki menginginkan adanya transparansi peruntukan hasil iuran. Sebab, selama ini ia tak pernah mendapatkan laporan keuangan dari RT. Bahkan, dia tak pernah diberi kuitansi sebagai bukti pembayaran iuran.

Menyikapi masalah tersebut, Basuki akhirnya melayangkan aduan ke Polrestabes Semarang atas dugaan pungutan liar (pungli), pemerasan, atau penggelapan dalam jabatan. Teradunya pihak RT 05.

Kuasa hukum owner Kedai Kopi Law, Walden Van Houten dari Law Office D.E.A & Co mengatakan sudah melayangkan aduan tersebut pada Senin (8/1/2024) kemarin.

“Kami ingin masalah ini selesai. Jangan sampai ada pungli. Kalau memang pihak RT tidak pungli, silakan tunjukkan buktinya,” ujarnya

Sementara itu, Ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Karang Kidul Sri Murtiningsih belum bersedia dikonfirmasi lebih lanjut terkait aduan iuran RT. Ia mengaku akan merapatkan dengan pengurus RT lainnya.

“Akan kami bahas interen dulu, kami belum bisa jawab sekarang,” jawabnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Dalam surat pemberitahuan iuran gotong royong RT 05 RW 01 Kelurahan Karangkidul disebutkan, rumah yang dipakai untuk usaha dikenakan iuran Rp150.000 per bulan. Iuran berlaku kelipatan jika dalam rumah tersebut terdapat lebih dari satu usaha. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar