JAKARTA (jatengtoday.com) – Pemerintah menetapkan dua skema vaksinasi massal Covid-19 yakni vaksin program dan vaksin mandiri. Pemberian vaksin tersebut dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun ini.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65% dari total penduduk Indonesia, yaitu vaksin program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS. Sedangkan untuk vaksin mandiri sebanyak 75 juta dosis.
“Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentang usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis,“ kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (10/12/2020).
Adapun untuk vaksin mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui sektor industri padat karya, dimana perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Tentunya nanti akan kami dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap melihat efektivitasnya,” lanjutnya.
Vaksin Sinovac
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. Ditambahkan Airlangga, Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.
“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan dalam tahapan persetujuan Badan POM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke Tiongkok. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh Sinovac ke BPOM.
Uji Klinis
Berdasarkan evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan bahwa BPOM juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh Sinovac di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan. Hal ini, menurutnya, untuk meyakinkan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan persentase keberhasilannya.
“Saat ini mereka menganalisis laporan dan menunggu hasil uji klinis dari di Bandung. Diharapkan ketiga uji klinis ini sudah didapat datanya pada awal Desember dan membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk membandingkan data-data dengan negara lain,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produser vaksin yang lain seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca serta Novavax. Selain itu, Pemerintah juga telah mengembangkan Vaksin Merah Putih.
Airlangga juga mengundang masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi Fakultas Kedokteran di universitas-universitas yang saat ini melakukan uji klinis. Misalnya, Biofarma dengan Universitas Padjadajaran, UGM dengan Taiwan, UI dengan perusahaan Amerika. (*)
editor : tri wuryono
