SEMARANG (jatengtoday.com) – Program seribu embung terancam mandek. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng kesulitan mencari lahan untuk membangun embung. Karena lahan yang ditawarkan merupakan tanah kas desa.
Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirichadl pun menyarankan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga realisasi pembangunan tidak berlarut-larut.
“UU tentang Desa memang mengharuskan pemerintah mengganti tanah kas desa di wilayah yang sama. Jadi, pemerintah melakukan pembebasan lahan warga saja,” terangnya, Jumat (30/11/2018).
Menurutnya, kerja sama antar instansi yang berwenang seperti pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu terus ditingkatkan guna mengatasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Pemerintan desa, pemerintah kabupaten, BPN duduk bersama untuk bicarakan soal itu sehingga kepentingan masyarakat tetap terlayani dan pada sisi lain tidak melanggar aturan,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pusdataru Jateng, Lukito mengaku kesulitan mencari lahan luas untuk dibangun embung. Terutama di wilayah yang rawan kekeringan di musim kemarau. Padahal, embung sangat dibutuhkan untuk menampung air hujan saat musim penghujan.
Lukito menyebutkan pembangunan embung harus melalui proses tukar guling tanah sehingga hal itu memakan waktu sangat lama dan menghambat proyek.
“Hambatan terbesar kita tentunya soal alih fungsi tanah karena sebagian besar masyarakat mengusulkan memakai tanah kas desa, ini yang paling sulit karena terkendala UU Desa sehingga sulit untuk dibangun di situ,” katanya. (*)
editor : ricky fitriyanto
