Pembangunan di Pinggiran Kota Semarang Lamban

SEMARANG – Pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Semarang dinilai beberapa pihak cukup lamban. Tidak sebanding dengan pembangunan di pusat Kota Lunpia ini yang sangat pesat.
DPRD Kota Semarang memaparkan, 177 kelurahan, masih banyak yang belum tersentuh program pembangunan infrastruktur secara maksimal. Mulai dari fasilitas umum, sosial, kesehatan, pendidikan, drainase, talut, jembatan, jalan, drainase, hingga taman atau ruang terbuka hijau. “Perlu pemerataan pembangunan. Ini menjadi PR bersama antara Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Minggu (20/08/2017).
Pihaknya akan melakukan pembahasan bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018. Sehingga akan diketahui wilayah mana saja yang butuh segera dilakukan pembangunan dan wilayah mana saja yang tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran. Agar pembangunan bisa merata dan tidak ada kesenjangan lagi.
Dijelaskan, tugas Pemkot Semarang saat ini masih banyak. Selain merealisasikan pemerataan pembangunan infrastruktur, program yang harus berjalan berkesinambungan adalah mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran. “Misalnya dilakukan dengan cara menarik investor untuk membuat industri di Kota Semarang yang diharapkan bisa menyerap ketenagakerjaan. Sehingga angka pengangguran di Kota Semarang bisa ditekan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso mengatakan, keterlambatan pengerjaan ratusan proyek infrastruktur di Kota Semarang mengindikasikan adanya ketidaksiapan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. “Mereka terlambat melakukan lelang. Tentu ini sangat mengecewakan. Seharusnya, sebelum anggaran disetujui, mereka melakukan persiapan pra lelang, agar program infrastruktur tepat waktu,” katanya. (ams/ito)