in

Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir Semarang Berembuk Pemenuhan Layanan Publik

Masyarakat pesisir dihadapkan berbagai masalah, meliputi akses air bersih, sanitasi, hingga masalah lingkungan.

KPPI Kota Semarang berdialog dengan Ombudsman Jateng dalam Pekan Aspirasi. (baihaqi/jatengtoday.com)
KPPI Kota Semarang berdialog dengan Ombudsman Jateng dalam Pekan Aspirasi. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) menggelar pekan aspirasi di Kampung Bahari Tambak Lorok, Kota Semarang, Senin (16/9/2024).

Kegiatan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas ini merembukkan pemenuhan layanan publik di area pesisir.

Perwakilan KPPI Kota Semarang, Sonia mengatakan, masyarakat pesisir dihadapkan berbagai masalah, antara lain minimnya akses air bersih dan sanitasi yang aman, hingga masalah lingkungan seperti drainase.

Sebelumnya KPPI didampingi FITRA Jateng telah beraudiensi dengan dinas terkait di Pemkot Semarang. Namun, audiensi tersebut belum membuahkan hasil.

“Kami audah audiensi, salah satunya dengan Disperkim, kami di sana memang disambut baik, tapi untuk masalah yang kami keluhkan belum dicari jalan keluar, kami disuruh mengajukan proposal ke Pemkot,” ucap Sonia.

Pekan Aspirasi di Kampung Tambak Lorok ini berlangsung selama tiga hari. Harapannya, perempuan pesisir bisa berdialog langsung bersama pemerintah daerah yang telah diundang.

Kemiskinan dan marginalisasi nelayan di wilayah pesisir merupakan potret sosial yang nyata. Kampung-kampung pesisir merupakan salah satu kantong kemiskinan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia pada 2022 mencapai 17,74 juta orang. Sebanyak 3,9 juta orang berada dalam kategori sangat miskin.

Jika penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 26 juta orang, kemiskinan di wilayah pesisir menyumbang 68 persen dari total angka kemiskinan di Indonesia.

Salah satu faktor utama penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan kecil adalah kondisi kehidupan mereka yang memprihatinkan, seperti terlihat dari kondisi permukiman kumuh di kawasan pesisir.

Permukiman tersebut ditandai dengan penduduk dan bangunan yang sangat padat, rumah yang tidak layak huni, dan sanitasi yang buruk.

Pola permasalahan sanitasi masyarakat di wilayah pesisir secara keseluruhan meliputi penyediaan air bersih, penyediaan tempat pembuangan sampah yang layak, pembuangan limbah cair, dan tempat pembuangan sampah rumah tangga.

Dalam kondisi ini, perempuan adalah pihak yang mengalami dampak terbesar. Padahal posisi mereka sangat penting dalam keluarga nelayan dan merupakan kunci untuk memastikan pelayanan kebutuhan dasar keluarganya dapat terpenuhi. (*) 

Baihaqi Annizar