in

Mengupas Angka PDRB per Kapita Jawa Tengah

Tahun 2021 Jawa Tengah mencatatkan PDRB per kapita 38,7 juta . Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, ini capaian paling rendah.

Setiap wilayah pada dasarnya menginginkan kegiatan perekonomiannya berkembang dari tahun ke tahun. Tumbuhnya perekonomian tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan ke seluruh masyarakat, ketimpangan tidak bisa dihindari.

Tahun 2021 Jawa Tengah mencatatkan PDRB per kapita 38,7 juta. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, ini capaian paling rendah.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita salah satu indikator menggambarkan kondisi perekonomian suatu wialyah dengan nilai rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagi secara merata kepada setiap penduduk wilayah tersebut.

PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah.

Aspek distribusi pendapatan suatu wilayah tidak tergambarkan. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi (kaya), tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah (miskin). Poin pentingnya: seberapa besar pembangunan ekonomi bisa dinikmati seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Capaian PDRB

Capaian PDRB masing-masing wilayah dipengaruhi oleh pembangunan pada wilayah tersebut. Sebagai wilayah provinsi terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Tengah memang masih tertinggal dalam pembangunan kawasan industri.

Capaian PDRB atas dasar harga berlaku:

  • Jawa Barat tahun 2021 sebesar 2.209,82 triliun rupiah;
  • Jawa Timur tercatat 2.454,5 triliun rupiah, dan
  • Jawa Tengah hanya 1.420,8 triliun rupiah.

Jawa Barat memiliki kawasan industri di Cikarang Bekasi yang sudah berdiri puluhan tahun. Jawa Timur memiliki kawasan industri di Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya yang sudah berdiri sejak lama. Ini tentu mendongkrak capaian ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkan Jawa Tengah baru mulai mengembangkan kawasan industri di daerah Kendal dan Batang sebagai investasi.

Ditilik dari perkembangan nilai investasi Jawa Tengah tumbuh paling cepat sebesar 58,80% selama 10 tahun terakhir dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Investasi dapat dirasakan dampaknya setelah 10-20 tahun ke depan.

Kondisi ini yang menyebabkan penduduk Jawa Tengah pada saat ini masih banyak yang melakukan migrasi keluar untuk mencari rejeki. Sedangkan penduduk Jawa Barat dan Jawa Timur tidak perlu keluar provinsi untuk bekerja di pabrik-pabrik besar yang ada di wilayahnya masing-masing.

Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah

Perlu diketahui 2019 berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tercatat penduduk migran keluar berasal dari Jawa Tengah baik migran risen maupun migran seumur hidup masing-masing 17,3% dan 15,4%. Bahkan migran yang berasal dari Jawa Tengah (migran seumur hidup) tercatat tertinggi di Indonesia (BPS, 2020).

Ketika pandemi melanda Indonesia tahun 2020 diduga migrasi penduduk pun terjadi. Jawa Tengah mengalami pertumbuhan penduduk paling tinggi dibandingkan 5 provinsi lain di pulau Jawa. Pertumbuhannya mencapai 5,48%. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup siginifikan dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa. Walaupun secara absolut masih berada di peringkat 3 besar di Indonesia.

Tingginya pertumbuhan penduduk Jawa Tengah tahun 2020 disinyalir sebagian perantau, terutama yang terimbas PHK atau tidak mempunyai pekerjaan saat pandemi COVID-19 kembali ke Jawa Tengah. Karena jika dilihat dari pertumbuhan penduduk alami seperti kelahiran dan kematian, tidak ada fenomena dahsyat terjadi di Jawa Tengah.

Pertambahan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa mengakibatkan pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah ikut melambat. Karena kalau dari sisi pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku hampir semua provinsi di pulau Jawa mempunyai pertumbuhan yang rata-rata sama dengan kisaran 5-6 persen.

Ketimpangan Pendapatan

PDRB per kapita hanyalah mengukur tingkat kemakmuran global tanpa melihat kesenjangan yang ada di antara penduduknya. Mengungkit angka pertumbuhan ekonomi mungkin mudah. Dengan pembangunan fisik atau padat modal, ekonomi bisa langsung melambung tinggi.

Apakah pembangunan tersebut dinikmati masyarakat?

Pembangunan tersebut hanya dinikmati sebagian penduduk kaya, dan semakin melebarkan jurang perbedaan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, atau ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin tinggi.

Berbicara tentang ketimpangan pendapatan, gini rasio (untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) Jawa Tengah tahun 2020 tercatat paling rendah di antara provinsi di pulau Jawa. Artinya, hasil pembangunan Jawa Tengah dinikmati masyarakat lebih merata dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa.

Tercatat sejak 5 tahun terakhir gini rasio Jawa Tengah berada di posisi rendah yaitu kurang dari 0,35. Sedangkan tahun 2021 gini rasio meningkat dari 0,359 menjadi 0,372 pada Maret 2021. Peningkatan ini juga dialami semua provinsi di pulau Jawa. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 dan upaya pemulihan ekonomi masih menyisakan pekerjaan rumah untuk membangkitkan ekonomi terutama untuk masyarakat golongan bawah.

Pada Septemper 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Rasio tercatat sebesar 0,368. Angka ini turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini rasio Maret 2021 yang sebesar 0,372.

Angka gini rasio yang mengalami penurunan mengindikasikan pengeluaran penduduk semakin merata atau ketimpangan pengeluaran semakin menurun.

Bantuan sosial pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi terutama pada lapisan bawah, hal ini bisa sedikit mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan penduduk.

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah “ketidaksamaan pola sumber daya” yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

Pengurangan tingkat kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan. Jadi seberapa besar pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah, tidak akan berarti jika pembangunan tersebut hanya dinikmati segelintir manusia.

Setinggi apapun nilai PDRB per kapita jika gini rasio juga tinggi akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Pertumbuhan ekonomi tinggi harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memfokuskan sasaran kebijakan yang tepat yakni memacu pertumbuhan dengan memperhatikan distribusi pendapatan. Seperti memperluas akses modal dan kesempatan kerja dengan mendorong sektor rill yang berorientasi kepada masyarakat menengah ke bawah.

Diana Dwi Susanti
Fungsional Statistisi – BPS Provinsi Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.