SEMARANG (jatengtoday.com) – Pusat Telaah dan Informasi Regional (Patirro) Semarang, menemukan praktik jual beli seragam sekolah di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Setiap sekolah memiliki modus berbeda dalam praktik jual beli seragam nasional sekolah.
Padahal praktik tersebut bertentangan dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Selain itu menjadi celah oknum guru maupun pegawai sekolah mengeruk keuntungan berkedok koperasi.
“Berdasarkan temuan di lapangan, penjualan seragam menggunakan sistem paket, di mana seragam nasional dijual satu paket dengan seragam identitas yakni seragam batik, dan pakaian olahraga di sekolah tersebut,” kata kata M. Syofii, koordinator Posko Layanan Pengaduan PPDB Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/7/2018).
Dikatakannya, jual beli seragam nasional putih abu-abu dan seragam pramuka terjadi di beberapa sekolah. “Berdasarkan informasi dari siswa dan orang tua siswa di beberapa sekolah ada beberapa sistem yang digunakan untuk praktik itu,” katanya.
Pertama, sekolah menyuruh siswa membeli seragam di luar yaitu SMA Kebak Kramat, SMA Negeri 2 Karanganyar, SMA Negeri 8 Surakarta, SMA Negeri 4 Pekalongan. Kedua, sekolah menyediakan beberapa paket dengan memasukkan seragam nasional maupun tidak memasukkan seragam nasional yaitu SMA Negeri 1 Semarang, SMK Negeri 2 Semarang, SMA Negeri 11 Semarang, SMK Negeri 9 Semarang, SMA 2 Boyolali, SMA Gemolong.
“Ketiga, paket untuk seluruh seragam yaitu SMK Negeri 1 Kedungwuni, SMK Negeri 1 Karangdadap, SMA Negeri 1 Bojong, SMA 4 Purworejo, SMA 2 Purworejo, dan SMA 6 Purworejo,” katanya.
Lebih lanjut, kata Syofii, harga pembelian paket seragam juga bervariasi seperti di SMK Negeri 9 Semarang seharga Rp 1.331.000, di SMA Negeri 11 Semarang seharga Rp 1.600.000, SMK Negeri 2 Semarang seharga Rp 1.775.000, SMA Negeri 1 Semarang Rp 1.415.000, SMA 4 Purworejo Rp. 1.185.000, SMA 2 Purworejo Rp. 935.000, dan SMA 6 Purworejo Rp. 1.025.000.
“Sebagai bahan perbandingan harga salah satu toko kain di Kota Semarang menyebutkan untuk kain seragam harganya berkisar 18.500-25.000 per meter. Sedangkan untuk kain celana/rok berkisar harga 28.000-40.000 per meter,” katanya.
Namun di salah satu SMA di Kota semarang mematok harga seragam 1.600.000 untuk 3 kain rok/celana 3 meter, 4 kain baju 3,6 meter dan atribut. “Selain itu harga seragam jadi di Kota Semarang, untuk ukuran L Rp 62. 500 dan untuk celana seharga Rp 75.000. Untuk kenaikan dan penurunan ukuran selisih harganya berkisar Rp 2000-2500,” katanya.
Praktik jual beli seragam oleh sekolah masih terjadi jarena Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum mengatur dan tidak memberikan kebijakan. Padahal Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, telah mengatur hal itu.
Dirincikan dalam dalam Pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa engadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Ayat 2, pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.
“Untuk mengurangi potensi praktek jual beli seragam nasional melalui sekolah, maka Pattiro Semarang membuka posko pengaduan bagi masyarakat,” katanya.
Pattiro Semarang mendesak untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan monitoring.
“Pemerintah harus melakukan monitoring ke seluruh sekolah maupun koperasi sekolah yang menjual paket seragam,” katanya.
Pemerintah harus memberikan sanksi terhadap sekolah yang secara sengaja mewajibkan siswa baru atau orang tua/wali untuk membeli paket seragam termasuk putih abu-abu dan pramuka.
“Sekolah harus melakukan pengembalian uang kepada orang tua siswa yang telah terlanjur membayar untuk pembelian seragam,” tegasnya. (*)
Editor: Ismu Puruhito
