Ajie MH. 
DEMAK (jatengtoday.com) – Meski dua tahun pandemi covid-19 melanda menjadikan banyak sendi perekonomian melumpuh akibat PPKM, namun tidak demikian halnya sektor pertanian.
Tak sedikitpun produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya menurun. Seperti halnya terjadi di Kabupaten Demak, angka produktivitas masih menduduki posisi ketiga tertinggi di Jateng, setelah Cilacap dan Grobogan. Sehingga Demak tetap dapat menjadi penyangga pangan nasional.
“Karena tak terpengaruh covid-19, pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah. Apalagi semua orang butuh makan. Sehingga pertanian sangat urgen,” kata Bupati Eisti’anah, pada acara Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Bagi Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut disampaikan, pemerintah konsen pada pertanian selain karena tak terpengaruh pandemi, juga karena pemerintah pusat mengintruksikan kemandirian pangan untuk menghadapi resesi 2023. “Kalau petani tidak menanam padi lagi bagaimana? Padahal kunci menghadapi resesi ekonomi yang diprediksi terjadi pada 2023, adalah kemandirian pertanian. Sebagaimana diperintahkan Pak Presiden agar daerah tak bergantung masalah pangan ke daerah lain atau bahkan luar negeri,” imbuh bupati.
Kabar baiknya Kabupaten Demak menjadi daerah produksi padi tertinggi ketiga di Jawa Tengah setelah Cilacap and Grobogan. Maka selain mengotimalkan produktivitas padi, Bupati Eisti’anah juga mengintruksikan petani menanam tanaman pangan pendamping padi, agar tercapai kemandirian pangan.
Maka itu dukungan dan pendampingan selalu diberikan kepada petani agar produktivitas tanaman pertanian meningkat. Seperti memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bibit padi maupun bawang merah, hingga memperlancar produksi pupuk.
“Mengenai persoalan pupuk tidak akan selesai dibahas. Sebab memang ada pembatasan kuota dari pusat, dan persoalan pupuk tidak hanya terjadi di Demak, namun jamak di daerah-daerah pertanian di Indonesia,” ungkap bupati didampingi Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak H Agus Herawan.
Maka itu bupati berpesan, agar petani tak menerapkan pemupukan berimbang. Selain juga melakukan pemupukan sesuai peruntukan dan sesuai takaran. Sambil tak segan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.
“Ada call center Dinas Pertanian, silahkan sampaikan keluhan tentang pertanian. Kami semua akan berupaya memberikan solusi terbaik demi menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Demak, termasuk tetap menjadi lumbung pangan nasional,” kata bupati.
Di sisi lain, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Demak H Mu’ti Kholil mengatakan, dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian akan selalu diberikan jajaran Legislatif. Termasuk kaitanya mengatasi ketersediaan pupuk yang disebut politisi Partai Gerindra itu sebagai persoalan klasik sejak lama.
“Mengenai persoalan pupuk yang sering dikeluhkan langka oleh petani, disebabkan beberapa faktor. Selain ada pembatasan kuota dari pusat, juga karena banyak petani penggarap tidak memiliki kartu tani yang menjadi syarat bisa diperolehnya pupuk bersubsidi,” terangnya.
Maka Mu’ti Kholil meminta kelompok tani membantu menjelaskan ke anggota, agar saat menyewa sawah sekaligus meminjam kartu tani pemilik sawah yang disewakan. Sebab biasanya yang tercantum dalam RDKK adalah nama pemilik sawah, sehingga kartu tani praktis atas nama orang tersebut.
Mengenai persoalan rob yang mulai dikeluhkan petani kawasan pesisir, Mu’ti Kholil meminta Dinas Pertanian mendata jumlah kebutuhan pintu air yang lengkapi klep otomatis. Sehingga ketika rob mulai meninggi dan berpotensi masuk saluran irigasi, bisa langsung tertutup dan tidak mengalir ke sawah. (*)
