SEMARANG (jatengtoday.com) – Penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 di sejumlah kota seperti Sukoharjo, Cirebon, Bandung, Malang, dan Semarang membuat masyarakat sedikit lebih tenang. Namun sebaliknya hal itu sekaligus memunculkan anggapan “Jangan-jangan di lingkungan kita juga ada teroris”.
Pakar IT, Sholicul Huda menilai sejauh ini penanganan kasus terorisme tak kunjung tuntas. Ia melihat penanganan yang dilakukan kepolisian dan Kemenkominfo belum menunjukkan sinergi secara komprehensif. Padahal jejak digital dari para pelaku atau terduga teroris tersebut sangat memungkinkan ditelusuri.
“Bisa dipastikan para terduga teroris ini menggunakan perangkat telepon seluler untuk berkoordinasi antar mereka. Mereka juga menggunakan sosial media dan email untuk berkomunikasi. Ini sebetulnya celah untuk menyelidiki mereka tentang apa yang dibicarakan dan direncanakan,” ungkap Huda, Rabu (16/10/2019).
Dikatakannya, barang bukti yang dapat ditemukan dalam jejak digital ini, ada dua bagian dan memiliki kewenangan masing-masing. “Kalau untuk jejak digital dan data yang dikomunikasikan lewat Sosmed hanya Menkominfo yang memiliki wewenang,” terangnya.
Memang, lanjut dia, untuk menemukan perangkat komunikasi dan pengguna perangkat tersebut merupakan wewenang polisi. “Melihat dari sini, peran Menkominfo memang cukup besar dalam mengungkap kelompok aliran radikal. Menkominfo memiliki akses dengan administrator sosmed, dan bisa meminta data atau informasi yang dibutuhkan. Walaupun mereka terkendala dengan ketentuan informasi yang bisa diberikan ke Menkominfo,” terangnya.
Sayangnya, Kemkominfo cenderung tak mampu mengontrol medsos yang beroperasi di Indonesia. Tidak ada upaya atau langkah tegas untuk menata medsos.
“Melihat kemampuan SDM kita, sebetulnya untuk membuat sosmed itu tidak sulit. Yang terpenting Menkominfo harus memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan jaringan komputer,” katanya.
Ia memberikan contoh, mengapa Tiongkok memiliki Sosmed sendiri seperti wechat. “Kalau indonesia punya sosmed sendiri, berarti kontrol sosial media ada di tangan kita. Tujuan sosmed untuk memudahkan komunikasi antar anggota sosmed. Kalau bersifat rahasia tinggal pengaturan di administratornya,” katanya.
Huda juga menyinggung ungkapan Presiden Joko Widodo yang pernah mempertanyakan ketertinggalan teknologi informasi Indonesia dibanding Tiongkok. “Tentu, jawabannya pilih Menkominfo yang menguasai teknologi informasi dan jaringan komputer,” ungkapnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
