SEMARANG (jatengtoday.com) – Kegiatan “Apel Kebangsaan Kita Merah Putih” sukses digelar di Semarang, Minggu (17/3/2019). Di sisi lain, acara yang digagas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut dikritik keras karena menghabiskan anggaran jumbo. Yaitu Rp 18,7 miliar dari APBD Jateng, hanya untuk sekali kegiatan.
Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa kegiatan yang hanya berlangsung beberapa jam tersebut menyedot uang rakyat yang begitu besar? Untuk apa saja APBD Jateng dihabiskan? Berdasarkan data dari Satuan Kerja (Satker) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng, nilai pagu anggaran kegiatan itu senilai Rp 18.764.420.000. Tendernya dimenangkan PT Potensindo Global yang beralamat di Jalan Letjen Suprapyo 37A Sido Mulyo, Ungaran, Kabupaten Semarang.
Menurut Daftar Kuantitas dan Harga Kegiatan Rampak Senandung Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 yang didapatkan jatengtoday.com, anggaran banyak tersedot untuk pengerahan massa dan membayar tarif beberapa musisi/artis nasional.
Dalam dokumen tersebut, terdapat banyak rincian, diantaranya biaya Dekorasi/Dokumentasi Rp 387.000. Jumlah itu termasuk dokumentasi foto dan video, dekorasi welcome gate, hingga balon gas. Kemudian ada biaya publikasi acara yang dianggarkan Rp 1.259.500.000. Jumlah ini untuk pemasangan baliho, T banner event, publikasi media, hingga spanduk.
Sejumlah musisi/artis nasional dan lokal yang dihadirkan Pemprov juga menyedot anggaran lumayan besar. Hal tersebut tercantum pada anggaran Jasa Tenaga Ahli yang mencapai Rp 2.823.000.000.
Uang miliaran tersebut digunakan untuk fee artis grup band nasional termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan Rp 1.000.000.000, singer nasional dangdut Rp 180.000.000, MC acara 3 orang Rp 355.000.000, serta 4 grup band lokal Rp 40.000.000. Acara ini dimeriahkan sejumlah artis nasional yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.
Sisa anggaran untuk fee grup band komunitas seni, fasilitasi aksi seni dan budaya lokal, jasa konsultan perencana, jasa tenaga ahli, pawang hujan, tenaga keamanan, dan tarian kolosal.
Disamping itu, ada belanja sewa generator panggung utama Rp 90.000.000, belanja sewa generator panggung pendukung Rp 103.500.000, sewa panggung utama Rp 605.000.000 yang termasuk rigging, konstruksi, tribun dan tangga, difabel ram, serta barikade.
Dalam acara yang batal dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tersebut, sewa sound system panggung utama di Simpang Lima juga dianggarkan luar biasa. Mencapai Rp 1.097.000.000 yang mencakup sound system, lighting, led screen, multimedia, paket live streaming, dan paket animasi. Sewa sound system panggung pendukung dianggarkan Rp 735.000.000 meliputi sound system, multimedia, led screen, dan paket animasi.
Anggaran jumbo juga dialokasikan untuk pengerahan massa. Kesbangpol Jateng menganggarkan belanja makan dan minum Rp 4.606.885.000. Rinciannya makan bagi peserta bus Rp 2.100.000.000, snack bagi pengunjung Rp 2.000.000.000. Sisanya diperuntukkan rapat-rapat oleh panitia. Diantaranya rapat tim sosmed, rapat tim website, rapat penggalangan massa, serta rapat checkin akhir yang dipimpin Gubernur Jateng.
Biaya pengerahan massa dari 35 kabupaten/kota di Jateng menghabiskan uang rakyat cukup banyak. Dalam poin Fasilitas peserta daerah, anggaran sewa bus mencapai Rp 5.708.000.000. Dana tersebut untuk menyewa 1400 bus guna mendatangkan massa dari daerah.
Disamping itu biaya habis untuk Property pendukung kegiatan. Seperti pengadaan ikat kepala merah putih 150.000 pcs seharga Rp 750.000.000, pengadaan goodie bag Rp 2.000.000.000, dan pengelolaan sosmed Rp 180.000.000. Selain itu ada pengelolaan web event Rp 140.000.000, dan pengadaan kaos serta souvenir VIP.
Dari rincian tersebut, didapati total nilai lelang Rp 18.829.420.000. Sementara nilai anggaran swakelola Pemprov Jateng mencapai Rp 3.170.580.000. Sehingga total anggaran mencapai Rp 22 miliar.
Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan Kebijakan, Omah Publik, Nanang Setyono mengatakan nilai anggaran Apel Kebangsaan terlalu fantastis jika hanya untuk kegiatan pengumpulan masyarakat. Nanang curiga anggaran tersebut dimunculkan setelah APBD Pemprov Jateng tahun 2019 disahkan.
“Kami mempertanyakan sumber anggaran 18,7 miliar tersebut dari mana? Jika bersumber dari APBD murni 2019 yang sudah disahkan pada 2018, lalu bagaimana itu sesungguhnya. Karena kami lihat, rencana Apel Kebangsaan ini dibuat setelah anggaran APBD disahkan,” bebernya.
Menurutnya, anggaran belasan miliar tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk program yang lebih real yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. “Karena kami melihat dari rundown acara, Rp 18,7 miliar itu hanya akan digunakan untuk ‘anggaran makan, anggaran hiburan, anggaran doorprize’,” celetuk Nanang.
Menurut dia, selain untuk sekadar ‘makan dan pesta’, masih banyak program yang dibutuhkan masyarakat Jateng. Kata Nanang, lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan SDM-nya.
Menanggapi kritikan itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tidak mempermasalahkannya. Sebab soal pendanaan, Ganjar Pranowo memastikan telah sesuai prosedur. “Kami sangat transparan maka siapa pun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah, monggo (silakan). Tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jateng,” katanya, Jumat (15/3/2019).
Terkait tudingan menguras APBD karena dana yang digelontorkan begitu besar, menurut Ganjar, itu relatif. Karena acara tersebut bakal dihadiri sampai 130 ribu warga Jateng dari 35 kabupaten/kota. Tapi jika ada asumsi atau tuduhan dana penyelenggaraan itu dikorupsi, itu tidak benar.
“Kalau Anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target kami 100 ribu. Dihitung lagi ternyata 130 ribu. Yang lain asumsi, katanya mau dikorupsi. Kalau kami mau sembunyi sembunyi, nggak, kami bukak kok. Makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jateng. Makanya kami buka untuk dikritisi. Soal tidak sepakat jumlah nggak apa-apa. Tapi kami bisa jelaskan,” paparnya.
Ganjar menjelaskan terselenggaranya acara ini sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap banyaknya fitnah, hoax maupun ujaran kebencian yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Jateng. Yang membuat Ganjar makin gelisah, hal-hal negatif tersebut justru tersebar saat menjelang pemilu. (*)
editor : ricky fitriyanto
