SEMARANG (jatengtoday.com) – Lima kader PDI Perjuangan di Jateng resmi dipecat gara-gara membelot di Pilkada 2020. Kelima kader tersebut berasal dari Kabupaten Semarang, Blora, Demak, dan Klaten.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan lima kader tersebut adalah Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya, Biena Munawa Hatta (Kabupaten Semarang), Dwi Astutiningsih (Blora), Mugiyono (Demak), dan Harjanta (Klaten).
Surat pemecatan para kader tersebut telah diturunkan DPP PDI Perjuangan. “Mereka dianggap tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap rekomendasi partai saat pilkada,” kata Bambang, Jumat (23/10/2020).
Para kader tersebut dipecat karena maju pilkada melawan pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan. Dua lainnya mendukung anggota keluarga maju sebagai Calon Bupati.
Bupati Semarang Mundjirin disanksi karena dianggap mendukung istrinya, Bintang Narsasi maju di Pilkada Kabupaten Semarang. Begitu juga Biena Munawa Hatta, anak Mundjirin. Anggota DPRD Kabupaten Semarang tersebut dianggap memberi jalan ke ibunya maju. PDI Perjuangan sendiri mengusung paslon Ngesti Nugraha-Basari (Ngebas) di Pilkada Kabupaten Semarang.
Sementara Dwi Astutiningsih dipecat karena maju Pilkada Blora melalui Partai Demokrat. Padahal PDI Perjuangan telah mengusung Arif Rohman-Tri Yulisetyowati.
Sedangkan Mugiyono juga maju sebagai Calon Bupati Demak dengan menggandeng Badarudin Ma’shum (Gus Bad). Mugiyono yang kini kader Gerindra memilih menyeberang setelah PDI Perjuangan memberikan rekom ke Eistianah-Ali Makhsun.
Terakhir Harjanta dipecat karena maju Pilkada Klaten melalui partai lain. Dia melawan jagoan PDI Perjuangan, Sri Mulyani-Yoga Hardaya.
Bambang Kusriyanto menyatakan para kader tersebut diberi sanksi pemecatan karena dianggap melakukan pelanggaran berat.
“Melanggar disiplin partai dan tidak mengawal rekomendasi pada Pilkada. Justru malah maju dari partai lain,” kata Ketua DPRD Jateng tersebut.
Dia membantah anggapan di Pilkada tahun ini banyak kader PDI Perjuangan yang membelot. “Kalau lima saya rasa tidak banyak dibanding jumlah kader se Jateng. Lagipula bukan soal banyak sedikitnya yang dipecat, tapi lebih pada konsekuensi menjadi kader wajib mengawal keputusan partai,” tandasnya. (*)
