in

Masalah Tanah di Kampung Pucung Tuntas, 70 Warga Dapatkan Sertifikat

Harini Krisniati, menunjukkan dokumen penyelesaikan persoalan tanah di Kampung Pucung. (istimewa)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Permasalahan tanah di Kampung Pucung, Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang telah berhasil diselesaikan. Warga telah mendapatkan haknya yakni sertifikat atas tanah yang selama ini ditempatinya setelah mereka melunasi kewajiban sesuai kesepakatan.

Ketua Yayasan Sapta Prasetya Semarang Harini Krisniati, mengatakan Kantor Agraria Tata Ruang/BPN Kota Semarang telah menerbitkan sertifikat untuk 70 warga yang menempati lahan seluas 8923 meter persegi melalui Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selanjutnya serifikat telah diserahkan oleh BPN ke warga di RT 8 dan RT 9 RW 12 Kelurahan Pudak Payung.

Diakui Harini, saat ini ada sebanyak lima warga yang masih belum mendapatkan sertifikatnya, dikerenakan memang kelima warga tersebut belum atau enggan membayar kewajiban membayar harga tanah  sebesar Rp 200 ribu dan atau Rp 300 ribu per meter persegi kepada pihak yayasan sesuai kesepakatan semua warga.

Baca Juga: Pemilik Lahan di Cebolok Sebut Kantor Pertanahan Keluarkan Sertifikat Ganda, Begini Jawaban BPN

“Silakan saja kalau tidak mau membayar. Menjadi wewenang BPN apakah tetap mau menyerahkan sertifikat tersebut atau tidak. Kami selalu pihak Yayasan telah menyelesaikan semua tanggungjawab kami,” tandas Harini, ditemui Selasa (4/1/2022) di kantornya.

Harini menduga, ada pihak ketiga yang mempengaruhi lima warga tersebut untuk tidak mau membayar dengan berbagai tujuan, tapi tetap menginginkan sertifikat atas tanah tersebut.

“Soal harga tanah tersebut sudah disepakati semua warga. Tapi kemudian ada 13 warga yang tidak mau membayar, dan akhirnya yang delapan sudah menyadari dan mau membayar. Untuk lima warga tersebut saya kira menjadi wewenang BPN, apakah tetap mau menyerahkan sertifikat tersebut tanpa mereka membayar atau tidak, itu di luar tanggungjawan Yayasan Sapta Prasetya Semarang,” tegasnya.

Baca Juga: Digerudug Warga Terdampak Bendungan Bener Purworejo, Kanwil BPN Jateng Janji Kawal Permintaan Diskresi ke Kementerian

Harini menambahkan, persoalan lima warga itu kemudian diopinikan pihak tertentu seolah-olah di Kampung Pucung ada sengketa tanah. Bahkan seolah-olah pihak Yayasan menekan warga miskin agar mau membeli tanah tersebut.

“Itu salah besar, kami pihak Yayasan bahkan membantu banyak warga yang terus terang kepada kami tidak mampu membayar tanah tersebut walaupun harganya sangat murah. Itu sesuai dengan fungsi yayasan yakni sosial,” ujar Harini.

Diketahui, tanah tersebut adalah hasil pelepasan eks tanah bengkok yang digunakan untuk pembangunan rumah tinggal anggota Korpri Kota Semarang pada tahun 1994 dengan luas sekitar 8,89 hektare dan sudah mendapatkan persetujuan resmi baik dari Walikota Semarang maupun Gubernur Jateng pada waktu itu.

Pada perkembangannya, ada dokumen yang dimiliki 70 warga Kampung Pucung dengan total luas 8923 meter persegi. Mereka meminta pelepasan aset tanah bengkok tersebut.

Pada 23 Mei 2018 diadakan pertemuan yang dipimpin Lurah setempat dan disepakati warga harus membeli tanah yang mereka tempati dengan harga Rp 200 ribu per meter persegi untuk pemilik atau ahli waris, dan Rp 300 ribu meter persegi untuk tanah yang sudah diperjualbelikan. Selanjutnya BPN Kota Semarang menerbitkan sertifikat tanah melalui program PTSL. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *