in

Kupas Kondisi Politik Arab Saudi, Amin Farih Raih Gelar Doktor

SEMARANG (jatengtoday.com) –  Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sekaligus Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, Amin Farih menyelesaikan studi doktoralnya dalam sidang promosi terbuka, Selasa (5/1/2020).

Di depan para penguji, Amin sukses mempertahankan disertasi berjudul “Respons Muhammad bin Alawy Al-Māliky terhadap Politik Hukum Islam di Saudi Arabia (Kajian Siyāsah Syar’iyyah)”.

Sidang ujian terbuka secara online digelar di ruang sidang Pascasarjana, Kampus 1 UIN Walisongo Semarang. Hadir sebagai penguji Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag sekaligus sebagai ketua sidang dan Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag sebagai sekretaris. Bertindak sebagai promotor yaitu Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA dan co-promotor Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.

Amin diuji oleh para penguji antara lain Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Siradj, MA, Dr. Muhyar Fanani, M.Ag, Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag dan Dr. A. Hasan Asy’ari Ulama’i, M.Ag.

Dalam disertasinya, Amin mengulas kondisi politik Saudi Arabia yang didominasi oleh ulama Wahabi. Dominasi ulama Wahabi tidak saja terjadi pada kegiatan domestik dan urusan politik luar negeri. Para ulama Wahabi menempati posisi strategis dalam pelaksanaan syariat Islam, berada di sisi penguasa sebagai legitimasi kebijakan pemerintah Saudi Arabia.

Berkat posisi demikian, fatwa ulama Wahabi berdampak politik yang kuat, termasuk di dalamnya menghukum, melarang ceramah, mengucilkan di tempat asing kepada siapa saja yang fatwanya tidak sesuai dengan ulama Wahabi. Atas dominasi tersebut, muncul ide pemikiran politik hukum Islam dari Muhammad bin ‘Alawy al-Māliky untuk meluruskan pendapat-pendapat dari ulama Wahabi.

Dari kajian ini, Amin menemukan temuan terbaru bahwa kepiawaian komunikasi politik Muhammad bin ‘Alawy al-Māliky terbebas atas sanksi politik yang dijatuhkan oleh Ulama Wahabi. Dalam teori politik hukum, jika terjadi determinasi politik atas hukum, maka dominasi kekuasaan akan kuat, sehingga dalam teori ini mestinya Muhammad bin Alawy al-Māliky sudah dipenjara. Bahkan sudah meninggal, karena menentang Ulama Kerajaan Saudi Arabia.

Namun karena kelihaian dan kepiawaiannya dalam komunikasi politik dengan Raja, maka ancaman bahkan pembunuhan tersebut sering gagal dan tidak menimpa kepada Muhammad bin Alawy al-Māliky.

Di hadapan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj, sebagai penguji, Amin Farih memaparkan bahwa pengaruh fatwa ulama Wahabi mempunyai implikasi politik sangat kuat, termasuk menghukum, melarang ceramah, mengucilkan di tempat asing kepada siapa saja yang fatwanya tidak sesuai atau sepaham dengan ulama Wahabi.

“Berangkat dari dominasi ulama tersebut muncullah ide pemikiran politik hukum Islam Muhammad bin Alawi al-Māliky untuk meluruskan pendapat ulama Wahabi terkait dengan kemudahan untuk menjatuhkan klaim kāfir, musyrik, ḍalalah dan bid’ah kepada orang yang tidak sepaham dengan mereka,” ujar Sekretaris MUI Kota Semarang dan Wakil Dekan III FISIP UIN Walisongo Semarang ini.

Dijelaskannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan politik hukum yang merupakan bagian dari pembahasan yang ada dalam disiplin ilmu siyāsah syar’iyyah, karena terkait dengan kebijakan politik hukum yang didominasi oleh kekuasaan raja dan ulama Wahabi mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum Islam.

“Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosio-historis dan teo-filosofis, sebuah pendekatan untuk menelusuri sisi-sisi historis sosial politik Muhammad bin Alawi al-Māliky dalam bersikap menghadapi serangan ulama Wahabi di Saudi Arabia,” ungkap dosen yang telah sah menjadi Doktor ke-151 di UIN Walisongo Semarang ini. (*)

 

editor: ricky fitriyanto