Kunjungi Lebak, Jokowi Perintahkan Setop Penambangan Emas Ilegal

JAKARTA (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur Banten untuk menertibkan penambangan emas secara ilegal yang dinilai menyebabkan perambahan hutan sehingga memicu banjir bandang. Akibat banjir bandang yang menerjang Lebak Gedong, terdapat setidaknya 23 jembatan dan 19 bangunan sekolah rusak.

“Kita lihat ini mungkin karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, itu dihentikan. Nggak bisa lagi karena keuntungan 1, 2, 3 orang dirugikan karena banjir bandang ini,” kata Presiden kepada media di Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Banten, Selasa (7/1/2020).

Presiden telah mengunjungi kawasan terdampak bencana banjir bandang tersebut untuk meninjau upaya bantuan penanganan pasca bencana. Akibat banjir yang terjadi pada Rabu (1/1), terdapat setidaknya 23 jembatan dan 19 bangunan sekolah rusak.

Jokowi pun memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan rekonstruksi fasilitas sarana umum serta sarana pendidikan dalam 3-4 bulan ke depan.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bupati tadi ada 1.410. Nanti kami akan data di lapangan secara lengkap bahkan memungkinkan untuk direlokasi karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini, harus direlokasi,” tambah Jokowi.

Untuk lahan bagi relokasi tempat tinggal warga Kabupaten Lebak yang terdampak banjir bandang, Presiden menjelaskan hal itu akan disiapkan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Dalam peninjauan ke posko pengungsian di GOR Banjar Irigasi, Presiden memberikan bantuan kebutuhan pangan serta sejumlah buku tulis.

Presiden juga meninjau Pondok Pesantren La Tansa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang bangunannya rusak diterjang banjir akibat luapan air Sungai Ciberang. Jokowi meninjau kawasan yang terdampak bencana di Lebak bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. (ant)

editor : tri wuryono