KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Pemda di Jateng

“Fokus kedua adalah pengelolaan keuangan negara. Termasuk, dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Upaya mendorong pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok KPK yang tercantum dalam Pasal 6 huruf c UU KPK yang berwenang melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,” terangnya.

Selanjutnya, fokus ketiga adalah terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. “KPK tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi harus membangun sinergi dan kerja sama yang lebih baik dengan semua pemangku-kepentingan, termasuk dalam hal ini adalah pemda dan APH.

Sebelumnya, KPK, melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah VII, telah melakukan pendampingan terhadap Pemda Jateng dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi sejumlah aspek. “Beberapa aspek di antaranya optimalisasi pendapatan daerah, penertiban aset daerah, percepatan sertifikasi tanah milik pemda, penyelamatan aset bermasalah dengan pihak ketiga, dan peningkatan penempatan rekening kas umum daerah (RKUD) pada Bank Pembangunan Daerah PT Bank Jateng,” terang dia.

Terkait sertifikasi aset tanah milik pemda di wilayah Jateng, pada rentang Januari sampai Juni 2020, KPK telah mendorong sertifikasi aset berjumlah total 2.135 bidang tanah senilai Rp 1,2 Triliun.

‘Namun demikian, sejumlah pemda masih berusaha mensertifikatkan aset tanah miliknya. Di Kabupaten Kudus, misalnya, dari total 1.270 aset tanah tercatat 77 persen atau 978 aset tanah yang belum bersertifikat,” bebernya.

Di Sukoharjo, dari 1.966 aset tercatat 56,15 persen atau 1.104 aset belum bersertifikat. Di Grobogan, dari 1.929 aset tercatat 65,1 persen atau 1.256 belum bersertifikat. Di Purworejo, dari 2.999 aset sebanyak 62,4 persen atau 1.873 belum bersertifikat. Di Tegal, dari 1.915 aset tanah sebanyak 69,2 persen atau 1.326 belum bersertifikat. Dan, di Wonosobo, dari 2.397 aset tercatat 67,4 persen atau 1.616 belum bersertifikat.

“Lainnya, di Kabupaten Jepara, masih ada 445 aset tanah belum bersertifikat dari total 1.143 aset tanah tercatat. Lalu, di Kabupaten Rembang terdapat 197 aset tanah belum bersertifikat dari 515 aset yang tercatat, dan Kebumen masih ada 1.073 aset tanah yang belum bersertifikat dari 2.282 aset yang tercatat,” katanya.

Terkait upaya penertiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), sejak Januari sampai Juni 2020, KPK mencatat sebanyak 221 fasos dan fasum yang telah diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemda di Jateng dengan nilai total sebesar Rp 1,3 Triliun.

“Walaupun begitu, masih ada sejumlah fasos dan fasum perumahan yang belum juga diserahkan kepada pemda,” ujanya.

Di Kabupaten Pekalongan, misalnya, 46 fasos dan fasum belum diserahkan oleh pengembang. Di Kota Tegal, ada 53 fasos dan fasum perumahan belum diserahkan kepada pemda. “Di Kabupaten Kendal, ada sebanyak 137 fasos dan fasum dari perumahan-perumahan yang dibangun antara tahun 2011 sampai 2020 yang belum diserahkan,” tambahnya.

Sedangkan, terkait upaya penyelamatan aset bermasalah dengan pihak ketiga di wilayah Jateng, KPK mencatat pada periode Januari sampai Juni 2020, terdapat total 54 bidang yang dapat diselesaikan, dengan nilai mencapai Rp 37,4 miliar. (*)

Plt. Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding saat menjadi salah satu pembicara dalam acara “Pelatihan Jurnalisme Investigasi” di Kota Semarang, beberapa waktu lalu. (abdul mughis/jatengtoday.com).