in

Kongres Desa: Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah Mengibiri Desa

Pemerintah pusat mengucurkan dana desa, tetapi desa justru seperti ‘dilepas kepalanya sekaligus dipegang buntutnya’.

Buruh tani menanam padi di kawasan sawah Desa Tegalsembadra, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (4/1/2022). (antara foto/dedhez anggara)

YOGYAKARTA (jatengtoday.com) – Ribuan peserta yang merupakan aktivis, pegiat atau penggerak desa, masyarakat, pegiat ekonomi desa, kepala desa, perangkat desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mahasiswa, dan lain-lain, mengikuti Kongres Desa yang diselenggarakan di Gedung Ganesa Kompleks Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) atau Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Rabu (22/11/2023).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh sebelas lembaga yang selama ini memiliki perhatian pada desa ini mengambil tema “Transformasi Desa: Desa Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ketua Panitia Kongres Desa, Syarief Aryfaid mengatakan, di tengah hajatan pemilu 2024, tampak sekali bahwa isu desa tidak mendapat ruang yang memadai untuk diperbincangkan.

“Kongres Desa ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengangkat diskursus desa ke ranah nasional,” katanya.

Dikatakannya, dalam forum ini para peserta yang hadir bisa mengungkapkan problematika pembangunan desa agar nanti bisa dirumuskan secara bersama peta jalan pembangunan Indonesia ke depan.

“Kongres Desa ini dihadari kurang lebih seribu peserta dari berbagai latar belakang dan berbagai daerah. Di antara dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Kebumen, Banjarnegara, Merauke, Sumba Tengah, dan lain-lain,” ujarnya.

Salah satu pembicara, Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam menyampaikan paparan materi yang berisi catatan kritis. Menurutnya, sejak lahirnya UU Desa hingga saat ini, UU Desa belum dilaksanakan sesuai semangat dan nilai yang terkandung di dalamnya.

“Hal tersebut terjadi karena adanya politisasi di tingkat elit di mana desa diurus dua kementerian, yaitu Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, semakin parah karena dua kementerian tersebut seringkali tidak memiliki kesamaan cara pandang terhadap desa. “Dampaknya, desa kebingungan dalam menjalankan UU Desa,” terangnya.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu peserta Kongres Desa yang menyampaikan beberapa masalah yang terjadi wilayahnya. “Pelaksanaan UU Desa tidak bisa maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Adanya Peraturan Pemerintah yang justru mengebiri semangat dan nilai UU Desa,” katanya.

Selain itu, kebijakan kementerian tidak sinkron antara satu dengan lainnya. “Bahkan adanya aturan tentang prioritas penggunaan dana desa membuat desa seperti ‘dilepas kepalanya tetapi sekaligus dipegang buntutnya,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima menanggapi paparan dari para narasumber dan keresahan yang disampaikan peserta Kongres Desa. Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembalikan kedaulatan desa seperti yang dimandatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dibutuhkan kebijakan penataan dan pengaturan desa yang lebih baik. Sedangkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan transformasi struktural ekonomi yang melibatkan aspek pengetahuan, inovasi, produktivitas, ekonomi hijau transformasi digital, dan integrasi ekonomi domestic dan global,” katanya.

Salah satu pencetus lahirnya UU Desa, Sutoro Eko dalam kesempatan tersebut pun  menegaskan pentingnya kembali pada mandat UU Desa. “Dalam konteks ini, pemerintah yang nanti terbentuk melalui pemilu harus memberikan ruang yang lebih luas dan leluasa kepada desa,” terangnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus memberikan kepercayaan kepada desa untuk berwenang mengelola keuangan dan memaksimalkan pengelolaan aset-aset desa. “Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,” tegasnya. (*)

Abdul Mughis