in

Mengapa Adu Fakta dalam Konflik Politik Sering Gagal

Selain faktor “emosi” dan subyektivitas, penyebab kegagalan utama adu fakta dalam konflik politik, berasal dari “disonansi kognitif”.

(Credit: wildpixel)

Kita sering saksikan orang adu fakta (bukan lagi adu opini dan pilihan). Mereka berusaha untuk lebih obyektif, menyajikan data, “kebenaran”, sampai menonton debat resmi. Bukan menganulir usaha untuk saling dengar dan memahami, dalam komunikasi politik di Indonesia, tetapi kita sering lihat bagaimana adu-fakta sering tidak “work” dalam konflik politik.

Alasan Mengapa Adu Fakta dalam Konflik Politik Sering Gagal

Mengapa adu fakta dalam debat dan konflik politik itu tidak efektif?

Polarisasi dan Identitas Ideologis

Politik sering kali terlibat dalam polarisasi dan identitas ideologis yang kuat. Apalagi kalau yang bertikai selalu mengandalkan politik identitas dalam konflik. Publik cenderung menyaring informasi sesuai dengan pandangan politik mereka, menciptakan bias konfirmasi. Fakta sekuat apapun, nggak terlalu berpengaruh, karena sudah sejak awal dianggap berseberangan.

Emosi vs. Logika.

.. karena ini “post-truth“. Cara orang menerima kebenaran, sudah “disesuaikan” dengan perasaan dan emosi mereka. Orang cenderung merespons isu politik dengan emosi yang kuat, dan fakta mungkin tidak memiliki dampak yang sama jika tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap perasaan dan identitas emosional yang terlibat.

Persepsi Subjektif terhadap Fakta

Apa yang kita sebut sebagai “fakta” bukanlah kebenaran. Fakta selalu dalam bingkai sudut-pandang. Fakta tidak pernah hanya berdiri secara mandiri, tanpa terhubung dengan entitas lain.

Fakta adalah “pernyataan atas suatu kenyataan, menurut versi Si Penutur”. Itulah sebabnya, adu fakta sering gagal jika tidak mau secara terbuka menyampaikan perspektif dan konteks dari fakta itu.

Fakta yang berasal dari hasil survei ilmiah, misalnya, bisa dianulir hanya karena pandangan subyektif, jika hasilnya menyampaikan sudut pandang yang berbeda dari keyakinan mereka. Interpretasi atas fakta, sudah bergantung pada latar-belakang, nilai-nilai lama, dan pandangan politik mereka.

Efek Filter Informasi

Publik lebih suka memfilter informasi untuk mendapatkan hanya informasi yang membenarkan pandangan mereka, sehingga mereka lebih suka berada di “ruang gema” (echo chamber) di mana mereka mendengarkan suara yang sama atau sejalan dengan mereka. Sekalipun fakta itu bisa diverifikasi, mereka mengabaikan kebenaran fakta itu.

Peran Emosi dalam Membuat Keputusan

Orang membuat keputusan, lebih banyak dipengaruhi perasaan, emosi, nilai-nilai lama. Keputusan berat, jangka panjang, sering tidak terlihat karena membutuhkan jenis keputusan dengan kesadaran penuh dan jernih.

Perbedaan Landasan Moral

Meskipun fakta mungkin objektif, interpretasi moral dapat bervariasi, dan ini akan mengarah mengarah pada perbedaan pandangan yang sulit diatasi.

Singkatnya, untuk bentuk adu argumentasi yang faktual, masing-masing perlu mengakui peran perasaan dan emosi, identitas kelompok, dan perbedaan moral, dalam memperlakukan fakta, menentukan pilihan, dan mengambil keputusan.

Bagaimana mengatasi adu fakta dalam debat politik agar menjadi efektif?

Identifikasi Masalah Utama (Core Issues)

Apa inti dari issue yang sedang menjadi konflik? Identifikasi masalah inti di balik konflik ini, apa akar masalah dari topik yang sedang dibahas? Uraikan landasan yang menghasilkan suatu fakta atau keputusan.

Misalnya, semua calon punya tentang janji “menurunkan angka kemiskinan”. Masing-masing calon punya janji, di tahun berapa kemiskinan akan berkurang dan di angka berapa persen atau juta orang miskin. Beri masing-masing kesempatan untuk bercerita, dari mana janji ini berasal dan mengapa muncul angka segitu?

Empati dan Pemahaman (Understanding)

Kita perlu mengenakan sepatu lawan-politik dan memahami pendirian mereka. Kadang semua “selesai” jika tahu batas. Ada yang memang mereka ini tidak mau dikalahkan dan mengutamakan sentimen identitas, padahal berada dalam kebodohan.

Misalnya sudah jelas 10 tahun kemarin gagal menurunkan angka kemiskinan di level signifikan dan sekarang masih memakai pendekatan yang sama, berarti kita bisa memahami level argumentasi calon ini. Jangan menghadapi dengan kemarahan, apa yang sudah jelas menunjukkan bahwa itu adalah kebodohan. Jika tidak menggunakan empati dan pemahaman, maka energi habis untuk meluruskan pendirian lawan-politik.

Gunakan Selalu Ukuran, Jangan Abaikan Detail

Bukan angka rata-rata. Ketika menyebutkan keberhasilan, jangan lupa menunjukkan bagian yang gagal. Rata-rata dan pembulatan, sering merupakan kebohongan statistik.

Rencanakan solusi bersama. Tetapkan, apa sebenarnya tujuan yang sama, dari konflik ini. Sama seperti sepasang suami-istri, yang mungkin berbeda dalam cara mereka mendidik anak, namun keduanya pasti sama-sama punya perspektif tentang masa depan anak. Tetap perlu ada kompromi yang menciptakan kesepahaman dan meredakan konflik.

Bangun Kepercayaan

Terutama kepada publik. Tidak mungkin menciptakan “trust” tanpa dukungan. Kepercayaan itu bisa diskala menjadi lebih besar. Jika tujuan dan cara mencapai tujuan itu actionable, tentu akan mendapatkan dukungan lebih luas.
Memahami Latar Belakang dan Nilai Bersama. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengubah lawan. Dengan memahami latar belakang mereka dan manfaat peran yang mereka berikan ke publik, sudah cukup untuk melihat seperti apa mereka.

“Disonansi Kognitif” dalam Realitas Politik

Masyarakat hanya tidak mau melihat terjadinya “disonansi kognitif”.

“Disonansi kognitif” adalah konsep psikologis yang mengacu pada “ketidaknyamanan” atau “konflik mental” yang timbul ketika seseorang mengalami dua pemikiran atau keyakinan yang saling bertentangan.

“Disonansi kognitif” memiliki banyak bentuk. Ini terjadi ketika publik melihat, mendengar, menyaksikan, dan merasakan sesuatu yang tidak jelas, tidak sinkron, inkonsisten, antara apa yang diucapkan para politisi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak jelas. Plin-plan. Lamis. Inkonsisten. Tidak sinkron. Sekarang A, besok B, yang dilakukan C. Berjanji transparan ternyata main belakang. Bersih di luar, ambyar di dalam. Perbedaan antara nilai yang dikatakan dengan praktik. Korupsi di tengah pengakuan menjunjung integritas. Sepertinya tindakan, ternyata retorika. Kekurangan yang ditutupi dengan penyebutan prestasi dan penghargaan. Presentase yang seharusnya ada koma, dibulatkan begitu saja. Manusia yang seharusnya dipotret apa adanya, digambarkan menjadi senyum di acara.

Seperti itulah “disonansi kognitif”, kesenjangan pengetahuan yang disengaja dan menciptakan rasa tidak nyaman atau konflik mental.

Jika ini dibiarkan, terjadi konflik mental bagi publik. Perbedaan fake (palsu) dan fact (fakta) menjadi kabur. Mereka melihat citraan, bukan kenyataan. Mereka diberi informasi, bukan pemahaman.

Perhatian publik dibajak hanya demi “pilih saya”, tanpa diajak menyelami lebih dalam, visi misi mereka.

Hapus disonansi kognitif, maka konflik mental di tengah publik akan hilang.

Keluar dari Jebakan “Disonansi Kognitif”

Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar publik tidak terjebak ke dalam “disonansi kognitif”?
Berikan informasi apa adanya. Tampilkan realitas, perlihatkan body mesin, tunjukkan cara-kerja, jangan hanya menampilkan casing.

Pendidikan dan literasi informasi, itu nomor satu. Adakan diskusi secara terbuka, bersama publik, dan ini cost yang diperlukan sebenarnya lebih murah, dibandingkan dengan mengadakan acara yang mengundan ribuatn orang. Sediakan materi politik yang mudah diakses dan dimengerti.

Jangan mengajarkan politik dengan potongan-potongan video yang meminta kepatuhan dan pemujaan. Beri publik wawasan.

Biasakan menyajikan dan membagikan informasi yang dapat dipercaya. Dorong pemilih untuk memeriksa dan memverifikasi informasi dari beberapa sumber, agar informasi selalu faktual. Setiap orang, setiap hari, membuat keputusan politis, karena mereka bermasyarakat. Jangan membuat mereka takut berpolitik. Pisahkan fakta dari opini.

Jadikan keterbukaan berpendapat sebagai “budaya”. Dengarkan suara orang lain. Selenggarakan sesi tanya-jawab, di media sosial, agar orang mendengarkan pendapat dari beberapa sudut pandang.

Media sosial bukanlah TKP (tempat kejadian perkara) yang kerap menjadi tempat melaporkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Empati dan keterbukaan itu membutuhkan latihan. Pertahankan komunikasi terbuka.

Menerapkan langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan kampanye politik yang lebih terbuka, informatif, dan berfokus pada dialog yang membangun, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berdasarkan fakta. [dm]

Day Milovich

Webmaster, artworker, penulis, konsultan media, tinggal di Rembang dan Semarang.