in

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Jepara

Aksi dilakukan untuk mengawal sidang perdana Daniel korban kriminalisasi aktivis lingkungan.

Koalisi masyarakat sipil dari berbagai kota menggelar aksi di depan kantor PN Semarang. (istimewa)
Koalisi masyarakat sipil dari berbagai kota menggelar aksi di depan kantor PN Semarang. (istimewa)

JEPARA (jatengtoday.com) — Koalisi masyarakat sipil dari berbagai kota menggelar aksi #SolidaritasUntukDaniel di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Jepara, Kamis (1/2/2024).

Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal sidang perdana Daniel Frits Maurits Tangkilisan, korban kriminalisasi kasus penolakan tambak udang ilegal di Pulau Karimunjawa.

Daniel didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai buntut aktifnya ia di media sosial dalam upaya menghentikan pencemaran tambak udang ilegal di Karimunjawa, Jepara.

Iqbal Alma, perwakilan koalisi yang mendampingi Daniel menyayangkan lantaran kejaksaan dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Daniel.

Menurutnya, penanganan kasus ini dan penahanan terhadap Daniel merupakan preseden buruk. Padahal selama belum ada vonis pengadilan, seharusnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Tindakan ini seolah terpisah dari konteks besarnya yaitu upaya perlindungan lingkungan hidup di Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa dari dampak tambak udang ilegal,” ujarnya.

Seharusnya dalam perkara Saudara Daniel dihubungkan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Merujuk pada Bab VI angka 1 disebutkan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Ketentuan tersebut merujuk pada pasal 66 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya menghentikan pencemaran tambak udang ilegal, Daniel mengekspresikan salah satunya melalui media sosial.

“Seharusnya ini dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap kelompok masyarakat yang terus melakukan pembiaran bahkan mendukung adanya aktivitas tambak udang ilegal,” ujarnya. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar