JAKARTA (jatengtoday.com) – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto terpilih sebagai Wakil Ketua I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Mandat tersebut diberikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ADPSI di Hotel Borobudur Jakarta, belum lama ini.
Keputusan tersebut dibacakan Ketua Caretaker ADPSI Baiq Isvie Rupaeda (Ketua DPRD NTB). Secara lengkap, susunan kepengurusan ADPSI Periode 2019-2024 yakni posisi Ketua dijabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Untuk posisi wakil ketua, ditetapkan ada 6. Yaitu Wakil Ketua I dipegang Ketua DPRD Jateng, Wakil Ketua II diisi Ketua DPRD NTB, Wakil Ketua III dijabat Ketua DPRD Lampung, dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Jambi, serta Papua masing-masing menjabat Wakil Ketua IV, V, dan VI.
Dalam munas itu juga diputuskan adanya koordinator di 6 wilayah di Indonesia. Diantaranya Koordinator Satkorwil I untuk Sumatera dipegang oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Satkorwil II Jawa diisi Ketua DPRD DIY, Satkorwil III Kalimantan dikoordinir Ketua DPRD Kalimantan Timur, Satkorwil IV Sulawesi oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Satkorwil V Bali-Nusa Tenggara oleh Ketua DPRD Bali, dan Satkorwil VI Maluku-Papua dipimpin Ketua DPRD Papua Barat.
Usai membacakan susunan kepengurusan tersebut, Ketua Terpilih Prasetio Edi Marsudi dipersilahkan memberikan sambutan. Dia mengatakan ADPSI ke depan berupaya menyatukan pandangannya dalam hal kinerja kedewanan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.
“Dalam Munas ADPSI ini, kami ingin menyatukan persepsi mengenai permasalahan internal dalam kinerja DPRD maupun persoalan yang dihadapi daerah. Diharapkan, Presiden melalui Mendagri bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Disini, kami juga berupaya agar DPRD dapat menghindari munculnya pelanggaran dalam kinerjanya,” katanya.
Sebelumnya, saat acara pembukaan munas di Hotel Borobudur Jakarta, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo meminta setiap Ketua DPRD se-Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Yaitu untuk memajukan Indonesia, yang dimulai dari pembangunan daerah masing-masing.
“ADPSI sudah berkomitmen untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu searah dengan instruksi presiden bahwa tidak ada visi misi lainnya selain visi misi presiden. Untuk itu, pemerintah daerah bisa mengawal prioritas nasional yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata mantan Sekda Jateng itu. (*)
editor : ricky fitriyanto
