Ajie MH.
BATANG (jatengtoday.com) – Kader PKK di sejumlah daerah di Jateng ikut andil dalam mengumpulkan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Mereka menyambangi rumah-rumah yang masih satu lingkup dengan tempat tinggal, untuk mengajak membayar pajak.
Sejak awal 2019, PKK dari Kabupaten Batang, Purbalingga, Klaten, Demak, Magelang dan Pati berkomitmen membantu Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng. Banyak kesan dari kader PKK saat menagih pajak.
Sri Sumiati misalnya, kader PKK dari Kabupaten Demak ini sempat mengalami peristiwa yang membuatnya ketar-ketir saat datang ke rumah penunggak pajak. Kebetulan, sebelumnya di tempat itu ada kejadian debt collector ditangkap warga. Meski sempat was-was, dia tetap memberanikan diri datang ke rumah warga.
Untuk memperkuat posisinya, Sumiati datang meminta izin camat setempat. Apalagi, kepala desa di daerah sasaran sempat tidak mau membubuhkan stempel karena disangka debt collector. Tapi, dengan argumentasi kuat, Sumiati akhirnya mampu meluluhkan hati beberapa wajib pajak.
“Ini memang uji nyali. Kebanyakan dari warga beralasan lupa, atau motornya tidak dipakai kemana-mana. Tapi, saya datang dan matur baik-baik,” ungkapnya saat Evaluasi Kerja Sama TP PKK Provinsi Jateng dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan, di Pendapa Kabupaten Batang, Kamis (12/12/2019).
Pengalaman berliku juga disampaikan Eko Jathatini dari Pati. Kebetulan ada objek pajak yang namanya kembar tiga di satu desa. Dia menceritakan, awalnya Eko mendatangi rumah pertama. Namun si pemilik rumah menyatakan jika pajak yang menunggak itu bukan motornya, dan menyarankan Eko pindah ke rumah warga satunya. Di rumah kedua, Eko juga ditolak dengan alasan si pemilik rumah tidak pernah punya motor.
Akhirnya Eko ke rumah ketiga, dan di sana justru diminta kembali ke rumah pertama, dipastikan motor itu milik istri pemilik rumah pertama. Dia yang kembali datang malah dimarahi dikatakan sok tahu kalau itu motornya. Trus kalau memang itu motor yang nunggak apa mau ditarik. Penjelasannya pun tak digubris.
“Akhirnya saya bilang, kalau tidak mau ya saya minta tanda tangan saja kalau saya sudah datang. Eh, malah saya dituduh akan menyalahgunakan tanda tangannya. Saya langsung menghubungi orang dinas yang menugaskan saya hingga akhirnya si pemilik kendaraan percaya,” ungkapnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Jateng, Siti Atikoh Ganjar Pranowo mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kader-kadernya. Atikoh meminta pengalaman tidak menyenangkan itu menjadi tantangan dan keasyikan tersendiri, bagaimana melatih komunikasi publik maupun latihan mental.
“Memang harus sabar. Yang penting ikhlas, senyum, menggunakan bahasa yang santun. Perempuan punya make up luar biasa, yakni senyum. Perempuan juga punya negosiasi yang luar biasa, yaitu senyum,” bebernya.
Diakui, dari beberapa pengalaman kader, ada beberapa hal yang membuat pembayaran pajak terlambat. Bisa lupa karena kesibukan yang padat, beralasan motornya tidak pernah dipakai, namun ada pula yang beritikad kurang baik dengan sengaja tak membayar pajak.
Atikoh berpesan agar masyarakat tak abai membayar pajak. Sebab pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Baik penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
“Kami PKK akan terus membantu pemerintah untuk menarik pajak. Jika saat ini baru enam kabupaten yang bekerja sama, ke depan semoga bisa ditambah, khususnya di daerah merah (dengan angka kemiskinan tinggi),” tegasnya. (kom)
editor : ricky fitriyanto
