JAKARTA (jatengtoday.com) – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan akan mengebut realisasi penyaluran bantuan sosial sejak pekan pertama Januari 2021. Politikus PDI Perjuangan itu akan melibatkan kepala daerah dan perguruan tinggi untuk merealisasikan target tersebut.
“Kementerian Sosial ini diminta Bapak Presiden adalah sangat urgen bagaimana realisasi bantuan untuk triwulan IV dan nanti awal 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar,” kata Risma di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Risma sebagai menteri sosial sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Juliari P Batubara.
Diketahui Kementerian Sosial memang mendapatkan pagu Rp 128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 dari total anggaran Rp 695 triliun pada 2020 sedangkan pada APBN 2021, sektor perlindungan sosial mendapat anggaran senilai Rp 408,8 triliun.
“Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan,” ungkap Risma.
Selanjutnya Risma juga ingin memulai program pemberdayaan.
“Kedua pemberdayaan, selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur ke kesejahteraan masyarakat artinya ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus dilakukan,” tambah Risma.
Risma juga mengaku tidak bisa sendirian dalam mengerjakan hal itu.
“Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah utamanya perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis perkembangan di daerahnya,” imbuhnya.
Anak Telantar
Sebelumnya, usai diperkenalkan Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/12), Risma juga menyampaikan sejumlah program Kemensos.
Di antaranya program pemberdayaan masyarakat. Ditegaskannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 kemanusiaan, keadilan, serta fakir miskin dan anak telantar berada di bawah tanggungan pemerintah.
“Karena itu, kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak telantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu,” kata Risma.
Berdasarkan pengalaman saat menjalankan program tersebut di Kota Surabaya, ungkap Risma, kaum disabilitas dan anak-anak jalanan juga dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, program ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
“Kami akan memberdayakan. Kalau suaminya sudah bekerja namun kondisinya masih butuh bantuan atau miskin, maka kami akan melibatkan mesin yang kedua yaitu kaum ibu-ibunya,” terang Risma.
Ditambahkannya, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan membentuk koperasi-koperasi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kelurahan.
Wali Kota Surabaya ini juga mengutarakan program untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Salah satunya melalui program pertanian sederhana yang melibatkan Kementerian Pertanian.
“Kalau kita bisa bersama-sama, tentunya percepatan untuk pengurangan kemiskinan, terutama untuk warga yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas, dan kemudian masalah sosial itu bisa ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Kami harus melakukannya tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan kementerian yang lain,” paparnya.
Terakhir, Risma juga menjelaskan mengenai program untuk anak telantar sehingga mendapatkan haknya. “Kita pengin bahwa anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikannya. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya,” tegas Risma. (ant)
editor : tri wuryono
