Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Saat ini telah memasuki bulan ke sembilan situasi pandemi. Pemerintah pun kewalahan menangani situasi ini. Tidak hanya menyedot anggaran penanganan, tetapi juga menguras energi.
Berbagai upaya untuk memutus mata rantai Covid-19 telah dilakukan, namun hingga sekarang tidak bisa terukur hingga kapan status pandemi bisa dihentikan. Berbagai cara kampanye tertib protokol kesehatan dilakukan, namun justru masyarakat telah jenuh. Akibatnya, masyarakat banyak yang cuek atau melanggar protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan pemerintah.
“Menurut saya, secara penanganan, gugus tugas telah melakukannya secara maksimal. Namun kondisi saat ini masyarakat terlihat capek karena belum bisa diprediksi pandemi ini akan berakhir,” ungkap Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, Jumat (13/11/2020).
Dikatakannya, hingga saat ini memasuki bulan kesembilan, masyarakat tidak bisa berkomunikasi maupun berinteraksi secara langsung. Aktivitas pekerjaan hampir di semua lini terganggu.
“Kondisi ini mengakibatkan psikologi masyarakat mengalami kejenuhan. Sekarang ini pasar-pasar cenderung bebas. Bukan berarti pemerintah menyepelekan, tetapi ini juga dilematis. Pembatasan kalau terlalu ketat atau merugikan pedagang juga mengakibatkan perekonomian tidak bisa berjalan,” katanya.
Dia mengapresiasi jajaran gugus tugas yang hingga saat ini melakukan operasi penertiban secara terus menerus. “Namun namanya orang banyak dengan kondisi seperti sekarang ini membuat penertiban tidak maksimal. Bahkan seolah-olah sekarang ini pandemi telah selesai. Seperti tidak terjadi apa-apa,” ujarnya.
Tidak hanya pasar, kegiatan Salat Jumat pun sekarang ini banyak yang tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Baik tidak mengenakan masker maupun aturan menjaga jarak. “Semua mepet-mepet. Tapi ya bagaimana, kondisi ini serba sulit. Mau melarang lagi seperti pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) seperti jilid 1 ya roda ekonominya terganggu, akhirnya ya sebatas imbauan-imbauan saja. Sekarang ini gembar-gembor mengimbau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi masyarakatnya terlalu capek,” katanya.
Dia memahami mengapa masyarakat mengalami kejenuhan. Sebab, sejauh ini tidak ada kepastian bahwa pandemi ini akan berakhir kapan. “Banyak warga mengalami kondisi seperti itu. Terutama warga yang secara ekonomi belum mapan. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mengekspresikan emosi dengan nggak percaya pemerintah, nggak percaya Covid-19 dan seterusnya,” imbuhnya.
Kendati begitu, Kadar Lusman mendorong agar gugus tugas tetap menjalankan penertiban. Kalau selama ini operasi penertiban dilakukan di tempat-tempat umum seperti keramaian pasar, mal maupun jalan raya, maka sekarang ini harus menyasar perkantoran. Sebab, belakangan ini ternyata banyak juga muncul klaster-klaster di perkantoran pemerintahan. Seperti ditemukannya enam pegawai di Kelurahan Manyaran yang terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan klaster kelurahan ini merembet ke klaster pengajian di wilayah Manyaran Kota Semarang.
“Saya akan sampaikan agar operasi juga menyasar perkantoran maupun di masjid-masjid,” katanya.
Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, dalam waktu pihaknya akan melakukan operasi penertiban protokol kesehatan di jajaran pemerintahan. “Kalau saya periksa ketahuan ada pegawai tidak pakai masker, akan saya suruh push up 50 kali. Selain itu, kami akan melakukan rapid test bagi jamaah di masjid-masjid,” ujar dia. (*)
editor: ricky fitriyanto
