Editor: Ismu Puruhito
SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendukung rencana pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang memuat kenaikan gaji dan tunjangan dewan.
Kabar yang berkembang, atas pemberlakuan PP tersebut nantinya gaji anggota dewan akan naik berkali lipat. Selain itu juga akan mendapatkan tunjangan transportasi. Karena mendapat tunjangan transportasi, maka semua mobil dinas dewan ditarik atau dikembalikan. Namun demikian, nilai kenaikan gaji dan tunjangan dewan sejauh ini belum diketahui.
“Harus didukung karena (PP Nomor 18 Tahun 2017) kebijakan pusat. PP sudah mensyaratkan bahwa temen-temen dewan ada kesempatan untuk diberi kesejahteraan yang lebih baik, apabila keuangan pemerintah kota memungkinkan,” kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi, kemarin.
Untuk saat ini, kata Hendi, kondisi keuangan Pemkot Semarang sangat memungkinkan untuk penerapan PP tersebut. “Kami cek keuangan Pemerintah Kota Semarang sangat memungkinkan, jadi kenapa enggak?” ujarnya.
Dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan tersebut, para anggota dewan agar mampu bekerja lebih maksimal dalam rangka menyerap aspirasi rakyat. “Ya, kami bantu aja supaya mereka bisa menjadi wakil rakyat yang baik, bisa bermitra dengan Pemkot Semarang dan membangun Kota Semarang dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 ini, tentunya harus ada aturan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). “Perda sudah dibahas dan dirumuskan bersama, termasuk sudah dievaluasi oleh gubernur sebagai petunjuk teknis,” katanya.
Penerapan PP tersebut, lanjutnya, mengharuskan anggota dewan mengembalikan mobil dinas yang selama ini digunakan. “Karena sudah ada tunjangan transportasi,” ujar dia.
Sedangkan untuk pimpinan dewan berjumlah 4 orang sudah mendapatkan mobil dinas, sehingga tidak akan menerima tunjangan. “Setelah Perda dan Perwal disetujui, maka akan digunakan sebagai petunjuk teknis. Diharapkan September ini bisa diterapkan. Saya berharap, semua anggota dewan segera mengembalikan mobil dinas,” terangnya.
Sementara itu, beberapa mobil pelat merah yang sebelumnya digunakan sebagai mobil dinas anggota dewan terlihat sudah terparkir di tempat parkir gedung DPRD Kota Semarang. Meski belum semuanya, sejumlah anggota dewan menyambut baik pemberlakuan PP tersebut. “Memang harus begitu. Kan sudah dapat anggaran transportasi,” kata salah satu anggota dewan.
Pengembalian mobil dinas tersebut cenderung tidak memengaruhi kebutuhan transportasi anggota dewan. Sebab, hampir semua anggota dewan telah memiliki mobil sendiri. Sehingga apabila mobil dinas ditarik dan diganti dengan tunjangan transportasi, tidak ada masalah. (*)
