in

Hendi: Kalau Warga Semarang Tak Disiplin, PSBB jadi Alternatif

SEMARANG (jatengtoday.com) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menimbang, apabila warga Kota Semarang tetap ‘bandel’ atau tidak menaati tata tertib aturan selama diberlakukan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Jilid III, maka alternatifnya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan PKM, kata Hendi sapaan akrabnya, dinilai sebagai solusi “jalan tengah” agar ekonomi masyarakat tetap berjalan, sekaligus upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Jateng.

“Ini kan namanya jalan tengah ya, jadi nggak bisa ngomong harus mengikuti keinginan masyarakat (misalnya pedagang kaki lima) yang ingin buka hingga dinihari,” ujarnya, Sabtu (6/6/2020).

Perpanjangan PKM Jilid III, kata Hendi, melewati proses diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan. Bahkan ada dua kelompok besar yang menginginkan diterapkan PSBB, kelompok lain mempertimbangkan ekonomi masyarakat.

“Kelompok besar yang memertimbangkan kesehatan “Pak PSBB, Pak”, tapi juga ada gelombang besar yang lain mengatakan “Pak, jangan PSBB kita tetap butuh kegiatan ekonomi”, maka butuh jalan tengah. Kalau ini jalan tengah, maka harus diikuti. Jangan menawar lagi. Jangan pula kemudian melanggar aturan Perwal,” katanya.

Melalui keputusan “jalan tengah” tersebut, Hendi tidak mau ada tawar menawar lagi. “Kalau ada tawar menawar lagi ya sudah mending PSBB aja. Jelas mana hitam, mana putih. Tapi ini kan jalan tengah supaya semuanya bisa berkehidupan dengan baik dan situasinya terjaga sehat serta matarantai Covid-19 ini bisa diputus,” ucapnya.

“Kalau warga Semarang tidak kunjung berdisiplin, maka PSBB adalah alternatif,” tandasnya.

Orang nomor satu di Kota Semarang itu menjelaskan, tren meningkat yang terjadi selama masa pemberlakukan PKM Jilid III karena dilakukan tes secara masif, baik rapid maupun swab test.

“Transportasi umum juga sudah dibuka sejak 9 Mei, bandara, stasiun kereta, pelabuhan dan lain-lain, ini pasti sangat berpengaruh. Supaya bisa turun, ya kami maunya ditutup aja, lalu kemudian semuanya disterilkan. Tapi itu kan tidak mungkin, karena ada banyak orang tetangga (wilayah sekitar) yang bekerja di Kota Semarang. Ini juga harus kami amankan,” katanya.

Sedangkan untuk bidang pariwisata dalam 14 hari ke depan tidak ada rencana pembukaan operasional. “Meskipun nanti di dalam teknisnya, kami akan minta kawan-kawan di hotel, restoran, membuat langkah-langkah kreasi dan inovasi supaya pariwisata tidak berhenti sama sekali. Misalnya bisa nggak ya hotel membuat paket menginap di hotel sekaligus rapid test dan swab test. Kalau bisa seperti itu kan wisata yang sehat. Nginep di hotel sekaligus ngecek kesehatan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan di Kota Semarang tidak ada penutupan jalan. “Adanya pengalihan arus lalu-lintas. Tempat yang dialihkan tersebut merupakan tempat banyaknya berkumpul masyarakat. Untuk itu kami alihkan. Sementara belum ada rencana arus yang dialihkan ini untuk dibuka. Jadi kesepakatan hari ini masih sama dengan yang sekarang ada,” katanya.

Sedangkan kebijakan mengenai arus mudik dan balik, pihaknya tetap memberlakukan aturan sebagaimana aturan yang sebelumnya ada. “Mudik sekarang sudah tidak ada. Kalau sebelum lebaran namanya mudik, saat ini (setelah lebaran) adalah arus balik. Kami mengantisipasi arus balik ke Jakarta. Di titik tertentu kami melakukan penyekatan-penyekatan untuk tidak kembali ke Jakarta. Polri menerapkan hingga tanggal 7 Juni 2020. Tren sudah turun drastis,” katanya. (*)

editor : tri wuryono

Abdul Mughis