JAKARTA (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa menyampaikan kecintaan terhadap produk Indonesia dan ketidaksukaan pada produk asing adalah hal yang wajar. Namun, Kepala Negara meminta agar produsen dalam negeri juga harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan loyalitas konsumen.
“Kemarin, saya sampaikan untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia, dan boleh saja kita bilang tidak suka pada produk asing, masa kita tidak boleh bilang tidak suka, kan boleh saja tidak suka pada produk asing,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).
Baca: #BanggaBuatanIndonesia, Momentum Bangkit Hadapi Pandemi
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021. Kecintaan terhadap produk dalam negeri dan kebencian terhadap produk asing juga Presiden Jokowi nyatakan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 pada Kamis (4/3).
“Begitu saja ramai, saya ngomong benci produk asing, begitu saja ramai. Boleh kan tidak suka produk asing,” tambah Presiden.
Namun, untuk dapat mencintai produk dalam negeri, menurut Presiden, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi produsen lokal. “Untuk menuju loyalitas konsumen kita pada produk-produk dalam negeri memang ada syarat-syaratnya. Kalau harga kompetitif, kalau kualitasnya baik,” ungkap Presiden.
Baca: Bangkitkan Parekraf RI, Sandiaga Kampanyekan Bangga Berwisata di Indonesia
Selain itu, produsen dalam negeri juga diminta untuk terus memperbaiki kualitas, kemasan, dan desain yang mengikuti tren yang sedang berkembang.
“Saya juga selalu menyampaikan ke kementerian dan lembaga, kepada semua BUMN untuk memperbesar TKDN (tingkat kandungan dalam negeri), komponen dalam negeri ini harus terus ditingkatkan, jangan sampai proyek-proyek pemerintah dan BUMN masih memakai barang-barang impor,” tambah Presiden.
Bila proyek-proyek kementerian dan lembaga ditambah BUMN dapat maksimal menggunakan produk dalam negeri, maka menurut Presiden, otomatis akan menaikkan permintaan dalam negeri.
Pemerintah dan BUMN
“Permintaan produk dalam negeri akan meningkat gede banget. Pipa kita sudah produksi banyak, tapi masih impor untuk apa? Padahal, dipakai untuk proyek-proyek pemerintah, proyek BUMN, kalau saya ngomong itu, gak boleh loh, gak boleh,” ungkap Presiden.
Baca: Bukan Lagi Bangsa Tempe
Presiden Jokowi pun menegaskan agar kecintaan terhadap produk dalam negeri itu harus dimulai dari pemerintah dan BUMN.
“Sekali lagi saya tegaskan kita ini menganut keterbukaan ekonomi, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionsime karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan, tapi kita jangan jadi korban unfair practices dari perdagangan dunia,” jelas Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta kader Hipmi untuk memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri yang berjumlah 270 juta penduduk dengan tingkat daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.
Baca: Pembeli bakal Dikenakan PPN Produk Digital Impor, Ini Kriterianya
“Pasar domestik Indonesia sangat besar, 270 juta penduduk. Ini adalah sebuah pasar domestik yang besar. Indeks konsumsi konsumen kita juga terus meningkat 84,9 persen pada Januari 2021, setelah sebelumnya turun 79 persen di Oktober 2020,” kata Presiden.
Sedangkan, data yang dimiliki Presiden Jokowi menunjukkan konsumsi rumah tangga Indonesia menunjukkan sinyal positif, meski masih -3,6 persen pada kuartal IV 2020 setelah sempat anjlok 5,5 pada kuartal II 2020.
“Produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 masuk 15 besar PDB dunia dan banyak lembaga dunia yang memprediksi Indonesia akan menempati posisi 5 besar dengan PDB terkuat di dunia dan pada 2021, (pertumbuhan) PDB kita diprediksi sampai ke angka 4,5-5,5 persen artinya pertumbuhan Indonesia pada 2021 ini ditargetkan kurang lebih 5 persen,” ungkap Presiden.
Dengan target tersebut, dalam setahun Indonesia harus membalikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari -2,19 pada 2020 menjadi 5 persen pada 2021. (ant)
editor : tri wuryono
