SEMARANG (jatengtoday.com) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil riset tentang intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Hasil riset ini menyebut penggunaan media sosial (medsos) memiliki dampak besar dalam menyemai bibit intoleransi dan radikalisme.
Riset ini menggunakan metode kuantitatif melalui survei di sembilan provinsi selama satu tahun, yakni Juli hingga September 2018. Di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Nangroe Aceh Darussalam.
Penelitian ini melibatkan sebanyak 1.800 responden, masing-masing provinsi 200 responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel multistage random sampling. Respondennya adalah kelompok usia 17-64 tahun atau sudah menikah.
“Kami mendapatkan, penyebab intoleransi dan radikalisme justru bermuara pada penggunaan media sosial yang memprovokasi perasaan terancam, ketidakpercayaan terhadap agama lain, fanatisme agama, dan sekularitas,” ungkap peneliti utama Pusat Penelitian Politik LIPI, Sri Yanuarti dalam rilisnya, Jumat (16/11/2018).
Dikatakannya, penggunaan media sosial berdampak besar dalam menyemai bibit-bibit intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Pola narasi intoleransi dan radikalisme dari sosial media memiliki kecenderungan bias makna bagi yang membaca.
Berdasarkan hasil survei, reaksi pertama saat membaca dan mendengar berita isu agama tertentu yang cenderung menghasut beraneka ragam.
Yaitu sebanyak 44, 2 persen responden menjawab mengabaikan, 42,4 persen responden akan mencari tahu kebenaran informasi, 1,2 persen membalas dengan komentar, dan 7,6 persen responden marah.
“Hal yang cukup mengejutkan, ada sebanyak 42,5 persen responden setuju jika Perda Syariah diberlakukan. Sedangkan responden yang tidak setuju sebesar 43,6 persen. Jaraknya sangat tipis. Ini memberi catatan umum bahwa keberagaman di Indonesia sedang terancam,” bebernya.
Prosentase jarak tipis juga dihasilkan pada responden yang sangat setuju menerima Perda Syariah sebesar 7 persen berbanding tipis yang sangat tidak setuju di angka 6,9 persen.
“Sangat tipisnya prosentase ini mencerminkan sebagian masyarakat sudah menghilangkan pikiran bahwa Indonesia dibangun atas dasar keberagamaan suku, agama, dan keyakinan,” ujarnya.
Menurut dia, bukan berarti ini menggambarkan secara umum akan timbul intoleransi dan radikalisme. Terdapat 62,6 persen responden yang tidak setuju saat klaim pemeluk agama selain agamanya adalah sesat, dan 54,4 persen responden tidak setuju akan penolakan pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan sekitarnya.
“Artinya masih ada rasa saling hormat-menghormati,” katanya.
Respoden di sembilan provinsi ini juga menunjukkan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi paling tepat bagi Indonesia, yakni sebesar 61 persen.
“Saat ditanya tentang pembubaran kegiatan agama lain, responden menjawab tidak setuju sebesar 78,9 persen,” katanya.
Mengapa penelitian dilakukan di sembilan provinsi tersebut? Yanuarti menilai bahwa sembilan provinsi tersebut sejauh ini sebagai sampel daerah paling rawan terhadap potensi intoleransi dan radikalisme. (*)
editor : ricky fitriyanto
