in

Harga Beras Semakin Agresif, Panen Raya Harus Aman

Beras merupakan produk seksi yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Kenaikan harga beras bahkan bisa memicu peningkatan kemiskinan.

UBAH ORIENTASI PERTANIAN. Perluas lahan pertanian baru. Subsidi pupuk harus diterima langsung petani, tanpa lewat kelompok tani. Punguasaan teknologi. Pertanian kurang menarik? (Image: DALL-E/Day)

Beras merupakan produk seksi di negeri ini. Sedikit saja harga bergejolak akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Karena beras mempunyai bobot tertinggi dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Indonesia.

Kondisi saat ini, harga beras medium di sekitar Tegal terus melambung setiap harinya. Kenaikannya pun melewati peningkatan tertinggi sejak Januari 2023. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dalam Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp 10.900/kg–Rp 11.800/kg. Meski pemerintah telah berupaya mengendalikan perkembangan harga secara mingguan sejak akhir 2022, yang dipimpin menteri dalam negeri, sayangnya harga beras semakin agresif.

Antisipasi

Rata-rata harga eceran bulan Januari di kabupaten Tegal mencapai Rp 13.367/kg dan harga rata-rata di bulan Februari sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 sudah menembus angka Rp 14.500/kg. Peningkatan harga yang cukup signifikan dan terjadi berulangkali dan seakan tak ada yang mampu menjadi pengendali. Kenaikan harga beras dari tahun 2023 hingga saat ini merupakan potensi dampak lanjutan dari berkurangnya supply beras karena El-Nino yang tidak terantisipasi.

BMKG dan beberapa badan klimatologi dunia memprediksi EL-Nino akan terjadi dengan kategori moderat dan terus bertahan hingga 2024. Kejadian ini memang diluar kendali, namun bukan berarti tidak bisa diprediksi.  Pada awal tahun 2024 curah hujan terus meningkat dan semakin tinggi. Dengan prediksi ini, pemerintah dapat mempersiapkan diri mengamankan panen raya yang akan terjadi pada Maret-April mendatang.

Kebijakan

Ketika harga beras naik, kebijakan yang dilakukan biasanya operasi pasar, bantuan langsung tunai dan impor. Untuk operasi pasar, hanya menurunkan sesaat dan di wilayah tertentu. Sedangkan bansos, bantuan ini juga hanya membantu sementara untuk orang-orang yang tidak mampu. Kebijakan impor, ini juga kebijakan sesaat dan tidak bisa dibiarkan terus menerus karena tidak baik untuk ketahanan pangan negeri.

Dampak kebijakan tersebut, tidak terasa ampuh. Kebijakan ini tergantung tiga hal, ketepatan waktu, distribusi, dan jenis beras yang dikonsumsi. Jika ketiganya tidak terjadi, maka dalam jangka pendek harga beras tetap naik dan tidak terantisipasi.

Perlindungan Aktor Penyedia Pangan

Pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan berbasis peningkatan produksi beras dan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi demi menjaga supply beras, sementara menjaga kesejahteraan petani untuk menahan ongkos produksi yang saat ini sangat tinggi.

Pertama, memperluas lahan pertanian baru. Walaupun ini menjadi solusi yang sangat sulit terealisasi mengingat lahan sawah setiap tahun terus menurun di tengah larangan tegas konversi lahan dengan sanksi berat yang tertuang dalam UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Data BPS mencatat persentase Usaha Tani Perorangan (UTP) yang menurun sebesar -23,17 persen, di waktu yang sama petani gurem meningkat dari 73,08 persen menjadi 78,43 persen, Ini menggambarkan terjadinya penurunan luas lahan di tingkat petani. Meskipun, pemerintah berusaha keras meningkatkan produktivitas tak akan berdampak signifikan jika lahan pertanian terus menyusut.

Kedua, subsidi pupuk diterima langsung ke petani tanpa melalui kelompok tani (Poktan). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10/2022 pupuk bersubsidi diberikan pada petani penggarap dengan luas lahan kurang dari 2 hektar. Subsidi pupuk ini nantinya akan memotong ongkos produksi tinggi yang menjadi beban petani.

Ketiga, penguasaan teknologi dalam melakukan produksi pertanian. Teknologi ini akan meningkatkan produksi dan memperkecil ongkos produksi. Hasil ST2023, petani yang mengandalkan teknologi pada proses produksi pertaniannya di Kabupaten Tegal berkisar 42,49 persen. Masih banyak petani yang menggunakan cara tradisional.

Keempat, dari sisi tenaga kerja hasil ST2023 menggambarkan ada peningkatan proporsi petani berumur usia 45 tahun ke atas dari 73,95 persen hasil ST2013 menjadi 79,29 persen. Hal ini menandakan, pertanian bukanlah jalan yang menarik untuk dilirik. Artinya bahwa kesejahteraan petani belum ada peningkatan, sehingga pemuda enggan untuk menjadi petani.

Saat ini, menurunkan harga beras perlu ada dorongan menjaga harga yang berkelanjutan mulai dari hilir. Melindungi petani dalam mengusahakan pertanian dari awal sampai produksi akhir. Hal ini akan bisa menjaga harga gabah di tingkat petani stabil. Jika masalah pertanian belum mendapat solusi, kita akan terus terjebak pada masalah yang sama yaitu meroketnya harga beras sekaligus membuka kran impor beras lagi yang ujungnya akan merugikan petani. [dds]

Diana Dwi Susanti