SEMARANG (jatengtoday.com) – Para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Semarang kembali mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) atau minimal sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tuntutan tersebut disampaikan saat mengikuti Reses Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.
“Mohon agar perjuangan kami menjadi ASN didukung dan dibantu rekomendasi ke pusat,” ungkap Koordinator KN ASN Jateng Ahmad Farian Listiyanto saat reses di Tlogo Resort and Convention, Tuntang Kabupaten Semarang, Sabtu (8/8/2020).
Rian juga berharap agar Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto bersedia menjadi pelindung bagi para GTT dan PTT dalam memperjuangkan aspirasinya menjadi ASN atau P3K.
Menanggapi permintaan tersebut, Bambang berjanji akan segera membuat surat rekomendasi yang akan dikirimkan ke DPR RI agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Revisi UU ASN.
“Segera akan saya buat dan kirimkan ke DPR RI,” janji politisi yang akrab disapa Bambang Kribo ini.
Dia mengatakan, perjuangan guru dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa merupakan tugas mulia yang patut diapresiasi. Terutama dalam membentuk moral generasi muda yang saat ini kondisinya masih memprihatinkan.
“Kita tentu masih ingat penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Ungaran beberapa waktu yang lalu. Ini terjadi karena mereka tidak punya nurani sama sekali. Ini salah satu tugas guru agar generasi muda tidak seperti itu,” ungkapnya.
Dedikasi yang ditunjukkan guru sudah tidak diragukan lagi. Guru merupakan pendidik yang menghasilkan lulusan yang kemudian akan tersebar di berbagai tempat dan bekerja di berbagai bidang bahkan kemudian bisa lebih pintar dan lebih sukses dibanding gurunya.
“Ibarat busur, anak panah (murid) sudah dilepaskan dan sampai kemana mana sementara gurunya tetap dititik awal menjadi guru,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Kesejahteraan guru yang tergabung dalam GTT saat ini sudah lebih baik dari beberapa waktu yang lalu dimana honor yang diterimanya relatif kecil dan berkisar di angka Rp 400 ribuan. Namun sejak tahun 2018 sudah mendapat honor yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang dan sesuai UMK.
“Tentu saya masih ingat bagaimana teman teman GTT berjuang agar mendapat honor yang layak yang kemudian kami respon dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan UMK,” bebernya.
Penganggaran honor GTT/PTT sesuai UMK ini, lanjutnya, merupakan yang pertama kali dilakukan di Jawa Tengah oleh Pemkab Semarang. Pemkab lain bisa meniru pola tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT.
“Kuncinya mereka mendapat SK sebagai GTT/PTT dari kepala daerah atau Kepala Dinas Pendidikan,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
