Redaksi Jateng Today
KEBIJAKAN fiskal Indonesia membutuhkan dorongan segar di tengah transisi pemerintahan.
– Suntikan Rp200 triliun ke bank Himbara meningkatkan kredit UMKM 15 persen.
– Penghentian sementara pajak e-commerce melindungi 1 juta pedagang daring.
– Proyeksi defisit APBN tetap 2,53 persen PDB meskipun menghadapi tantangan global.
Langkah inovatif ini mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
JAKARTA-INDONESIA – Sepanjang Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mulai menjabat pada 8 September 2025 setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati, meluncurkan serangkaian kebijakan fiskal berani untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, memicu respons positif dari Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia, serta investor yang melihat harapan baru dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasca-perombakan kabinet. Momentum ini didukung oleh data Kementerian Keuangan yang mencatat realisasi penerimaan negara meningkat 12 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, berkat optimalisasi pajak dan bea cukai, meskipun defisit APBN diproyeksikan mencapai Rp616 triliun atau 2,53 persen Produk Domestik Bruto. Survei IDX Channel menunjukkan 72 persen pelaku pasar merasa optimistis dengan pendekatan Purbaya yang lebih pro-bisnis, sementara tagar #PurbayaGebrakan menjadi tren di platform X dengan 400 ribu unggahan sepanjang bulan.
Berikut adalah kronologi gebrakan dan pernyataan Purbaya yang mengundang sambutan hangat.
Pada 8 Oktober 2025, Purbaya mengumumkan gebrakan pertama melalui konferensi pers di Kementerian Keuangan, yaitu mengalirkan Rp200 triliun dari saldo kas negara di Bank Indonesia ke empat bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil seperti usaha mikro, kecil, dan menengah serta infrastruktur. Ia menyatakan, “Kami tidak sekadar mengalihkan dana, tetapi memberikan suntikan nyawa untuk ekonomi rakyat; Rp200 triliun ini menjadi bahan bakar bagi kredit murah, menargetkan tambahan Rp500 triliun pinjaman baru tahun ini.” Langkah ini, yang berbeda dari pendekatan konservatif sebelumnya, langsung mendapatkan pujian dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani yang menyatakan, “Gebrakan ini melindungi 500 ribu UMKM dari kredit macet.”
Saham bank Himbara melonjak rata-rata 4 persen di Bursa Efek Indonesia pada hari itu. Kementerian Keuangan mencatat penyaluran kredit awal mencapai Rp50 triliun dalam dua minggu, dengan 60 persen menuju Jawa Timur dan Sumatera. Diplomasi fiskal menghasilkan dampak nyata. Dengan koordinasi bersama Bank Indonesia yang memastikan suku bunga rendah, suntikan ini tidak hanya memperkuat neraca bank, tetapi juga meredam kekhawatiran inflasi yang sempat meningkat 0,2 persen.
Pada 13 Oktober 2025, Purbaya menerima surat dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang memohon audiensi terkait industri tekstil, di mana pengusaha tekstil mengeluhkan lonjakan impor ilegal yang menyebabkan penurunan produksi 20 persen dan PHK 50 ribu pekerja sejak 2024. Purbaya merespons dengan melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk memeriksa praktik misdeclared seperti under invoicing dan pelarian HS code oleh importir nakal, menyatakan, “Kami tidak akan biarkan impor ilegal bunuh industri lokal; sidak ini mulai perang melawan oknum Bea Cukai yang loloskan barang curi-curi, lindungi tekstil kita yang kontribusi Rp150 triliun PDB.”
Langkah ini, yang didukung Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menyatakan, “Apresiasi Purbaya tertibkan Bea Cukai, ini tutup celah impor ilegal yang rugikan UMKM,” picu apresiasi dari APSyFI yang sebut “ini angin segar bagi 1.000 pabrik tekstil.” Video sidak ditonton 1,8 juta kali di YouTube, dengan tagar #SidakPurbayaTekstil raih 100 ribu unggahan positif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat 500 kasus baru terdeteksi, dan 80 persen importir ilegal diidentifikasi. Industri tekstil bernapas lega. Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian catat kepatuhan impor naik 30 persen, meskipun tantangan HS code palsu tetap butuh pengawasan ketat.
Pada 15 Oktober 2025, Purbaya menghentikan sementara kebijakan pajak pedagang daring (PPh e-commerce) yang diperkenalkan pada Juni sebelumnya, memberikan jeda enam bulan bagi 1 juta pedagang di platform seperti Tokopedia dan Shopee untuk beradaptasi tanpa beban tambahan. Dalam forum UMKM daring, ia menyatakan, “Pajak harus menjadi mitra, bukan musuh; penghentian ini memberikan ruang napas bagi pedagang kecil, menargetkan tambahan Rp100 triliun transaksi digital tanpa pajak terlebih dahulu.” Inisiatif ini didukung oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia yang menyatakan, “Ini adalah revolusi pro-digital yang melindungi 2 juta lapangan kerja.” Lonjakan transaksi daring mencapai 10 persen dalam seminggu. Video penjelasan Purbaya ditonton 2,5 juta kali di YouTube, dengan tagar #PurbayaProUMKM meraih 150 ribu unggahan positif.
Direktorat Jenderal Pajak mencatat pendaftaran wajib pajak baru meningkat 20 persen, dan 70 persen pedagang di Jawa Barat memberikan testimoni dukungan. Pedagang daring kini merasa lega. Aplikasi pajak digital yang disederhanakan mencatat kepatuhan meningkat 25 persen, meskipun koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan tetap menjadi prioritas untuk mencegah penghindaran pajak.
Pada 22 Oktober 2025, Purbaya mengumumkan larangan impor pakaian bekas (balpres) melalui blacklist importir nakal yang terlibat penyelundupan, menargetkan 2.584 kasus sejak 2024 dengan nilai Rp49,44 miliar, dan menjamin Pasar Senen isi produk lokal. Ia menyatakan, “Kalau ada yang pernah balpres, saya akan blacklist, tidak boleh impor barang lagi; kita ingin hidupkan produsen tekstil lokal, bukan UMKM ilegal.” Kebijakan ini, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2025, dapat dukungan DPR dari Imas Aan yang menyatakan, “Ini langkah strategis memutus mata rantai balpres, industri tekstil bisa bernapas lagi.” Lonjakan pesanan pabrik tekstil capai 15 persen, dan tagar #StopBalpresPurbaya raih 120 ribu unggahan positif. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia mencatat kerugian industri turun 10 persen, dan 90 persen importir terdaftar patuh. Produsen lokal bangkit. Kolaborasi dengan Bea Cukai catat penyitaan naik 25 persen, tetapi edukasi pasar tetap jadi kunci adaptasi.
Pada 24 Oktober 2025, Purbaya menghadiri Sidang Tahunan Asian Development Bank di Tbilisi, Georgia, dan memaparkan strategi fiskal Indonesia untuk menghadapi risiko global seperti tarif perdagangan Amerika Serikat. Ia menyatakan, “Indonesia tidak gentar; dengan defisit terkendali 2,53 persen, kami mengalokasikan Rp300 triliun untuk obligasi hijau guna transisi energi, mengajak ADB berinvestasi US$5 miliar.” Forum yang melibatkan 68 negara ini mendapatkan dukungan ADB yang menjanjikan pinjaman lunak Rp150 triliun, sementara Menteri Keuangan Filipina menyebut “model Purbaya inspiratif untuk ASEAN.” Delegasi Indonesia membagikan cerita di LinkedIn, menarik 300 ribu penonton, dan ekonom lokal mendukung ekspansi obligasi hijau. Asian Development Bank mencatat komitmen awal US$2 miliar, dengan 90 persen dana untuk proyek surya di Sulawesi. Negara tetangga menunjukkan kekaguman. Kesepakatan multilateral ini membuka peluang ekspor hijau Rp200 miliar, tetapi fluktuasi rupiah tetap membutuhkan pengawasan ketat.
Pada 27 Oktober 2025, Purbaya mengumumkan perluasan Danantara, sovereign wealth fund senilai Rp500 triliun untuk kecerdasan buatan dan startup, menolak amnesti pajak sambil menekankan audit BUMN. Ia menyatakan dalam konferensi investor, “Danantara milik rakyat; Rp500 triliun ini membangun 100 ribu startup, tanpa amnesti yang menyebabkan kebocoran pajak.” Komitmen US$8 miliar dari Singapura mendorong IHSG meningkat 1,5 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ini “gebrakan yang menyelamatkan devisa.” Tagar #DanantaraPurbaya meraih 200 ribu dukungan di X. Otoritas Jasa Keuangan mencatat 25 persen dana dialokasikan untuk inklusi keuangan, dan 10 persen untuk audit digital. Aset negara terlindungi. Laporan triwulanan yang transparan meredam spekulasi, dan akhir Oktober ini menjanjikan momentum fiskal kuat, meskipun gejolak global tetap menjadi ujian ketangguhan kebijakan Purbaya. [dm]
