in

Gara-gara Status Media Sosial, Jurnalis ini Jadi Korban PHK Sepihak

Status media sosial Friska menjadi bagian kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyatakan pikiran.

Ilustrasi kebebasan pers. (abdul mughis/jatengtoday.com)

JAKARTA (jatengtoday.com) –  Seorang jurnalis, Friska Kalia, menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tempat dia bekerja di Kantor Berita Radio (KBR) PT Media Lintas Inti Nusantara.

Saat ini, kasus tersebut mendapat pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliasi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Korban telah menjalani proses mediasi perselisihan hubungan industrial setelah PHK secara sepihak oleh perusahaan pada September 2021. Agenda mediasi dilakukan pada hari Senin, 10 Januari 2021.

“Friska diPHK oleh perusahaan setelah tiga unggahan media sosial miliknya dinyatakan perusahaan sebagai kesalahan berat atau mendesak,” kata Pengacara Publik LBH Pers, Rizki Yudha, dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (15/1/2022).

Dijelaskan, perusahaan menganggap tiga unggahan Friska disebut mencemarkan nama baik perusahaan. “Ketiga unggahan yang dimaksud perusahaan adalah status di media sosial Instagram dan Twitter pribadi pada 28 Juni, 27 Juli, dan 27 Agustus 2021,” terangnya.

Dengan dalih itu, lanjut Rizki, Friska kemudian di-PHK tanpa diberikan surat peringatan terlebih dahulu. “Selain itu, dia di-PHK tanpa diberikan kompensasi berupa uang pesangon. Friska hanya ditawari untuk menguangkan sisa cuti dan upah pada bulan itu,” katanya.

Dalam surat PHK, masih kata Rizki, perusahaan menyatakan bahwa kesalahan berat yang menjadi alasan PHK telah merujuk pada SK Direksi 019/HRD-MLIN/2021 Bab V: Pelanggaran Kelas E (Kesalahan Berat atau Alasan Mendesak) dengan nomor jenis pelanggaran “Membuat atau memberikan kesaksian, data, dokumen, atau keterangan yang salah atau palsu” dan “Mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan, teman sekerja, pelanggan, vendor atau pihak lain dan tindakan apapun yang dapat dianggap mencemarkan nama baik perusahaan”.

“Selain itu, perusahaan juga mengeklaim bahwa proses serta kompensasi yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35 Tahun 2021,” jelasnya.

Ketua AJI Jakarta, Afwan Purwanto menilai ketiga unggahan di media sosial yang menjadi alasan PHK Friska Kalia dilakukan secara sepihak dan sangat tidak berdasar.  “Ketiga unggahan tersebut dimuat di akun media sosial pribadi milik Friska, tidak ada keterangan adanya afiliasi dengan pihak perusahaan secara langsung,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, jika dibaca secara keseluruhan, ketiga unggahan tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama perusahaan. “Ketiga unggahan tersebut hanyalah sebuah ungkapan dan ekspresi pribadi Friska sebagai pemilik akun. Tidak berdasar apabila kemudian ini dijadikan alasan PHK,” katanya.

Status media sosial Friska menjadi bagian kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyatakan pikiran, merupakan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi, UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2) dan (3), pun dijamin dalam UU 12/2005 tentang Ratifikasi  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, UU 39/1999 Tentang HAM dan berbagai ketentuan hukum lainnya.

“Ekspresi yang disampaikan Friska dalam unggahan di media sosial pribadinya seharusnya dipandang sebagai sebuah hak asasi. Bukan justru dijadikan alasan untuk mengebiri hak-haknya sebagai pekerja. Terlebih lagi dalam unggahan tersebut, tidak ada satu pun nama atau identitas yang disebutkan secara langsung, maka PHK dengan hanya merujuk pada hal tersebut dapat diduga sebagai bentuk dari diskriminasi,” terang dia.

AJI Jakarta bersama LBH Pers mendesak manajemen PT Media Lintas Inti Nusantara (KBR) agar mencabut alasan PHK kepada Friska yang merujuk tiga unggahan di media sosial pribadinya sebagai sebuah pencemaran nama baik perusahaan.

“Berbagai lembaga negara seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta, Pengawas Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan RI untuk ikut mengawal permasalahan ini,” tegasnya.

“Pemerintah bersama pihak legislator untuk mencabut dan membatalkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunan di bawahnya yang banyak berisikan pasal-pasal bermasalah pemberangus hak-hak serta kesejahteraan pekerja,” imbuhnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.