SEMARANG (jatengtoday.com) – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang melakukan pemetaan pasal-pasal pidana setiap tahapan Pemilihan Wali Kota Semarang (Pilwakot) 2020.
Gakkumdu ini merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Semarang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, dan Polrestabes Semarang.
“Kami kemarin membahas program-program kerja Sentra Gakkumdu di Pilwakot 2020, karena tahapan Pilkada sudah dimulai kembali,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, Minggu (12/7/2020).
Menurutnya, dalam rapat koordinasi pada 10 Juli 2020 tersebut ada beberapa usulan mengenai program kerja Sentra Gakkumdu. Selain memetakan pasal-pasal pidana juga membedah unsur-unsur pasal pidana.
Kemudian, pihaknya membedah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait Gakkumdu dan Perbawaslu mengenai penanganan pelanggaran. “Kami sepakat, penanganan pelanggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Naya.
Sebelumnya, Bawaslu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020. Hasilnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun strategi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan potensi kerawanan yang bisa terjadi saat tahapan pilkada.
Dalam konteks politik, Kota Semarang masuk dalam kategori daerah paling rawan keempat se-Jateng. Di bawah Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Pemalang, dan Sragen. Serta berimbang dengan Kabupaten Semarang.
Potensi kerawanan itu disebabkan adanya petahana yang menjadi calon wali kota dan wakil wali kota, adanya aduan terkait proses rekruitmen PPK pada Pemilu 2019. Di Semarang juga sebelumnya ditemukan penyelenggara pemilu yang tidak netral. (*)
editor: ricky fitriyanto
