in

Gabungan Serikat Pelaut Desak MK Tolak Judicial Review UU Pekerja Migran

Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang selama ini termasuk pekerja migran Indonesia sedang diotak-atik untuk dihapus.

Para ABK berharap PP ini dapat menjadi awal dari pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan ABK migran Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera asing. (dokumen foto greenpeace)

JAKARTA (jatengtoday.com) – Gabungan dari sembilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI),meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Judicial Review materiil Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Judical Review tersebut sebelumnya diajukan oleh Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Untung Dihako (perorangan) dan manning agency PT Mirana Nusantara Indonesia. Mereka meminta klausul yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan termasuk pekerja migran Indonesia untuk dihapus.

Mereka mengklaim, efek dari pasal tersebut mengakibatkan jaminan perlindungan serta hak bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan.

Kuasa hukum TAPMI, Jeanny Silvia Sari Sirait, mengatakan jika klausul tersebut dihapus justru akan merugikan pekerja migran di sektor pelayaran, baik pelaut kapal niaga maupun kapal perikanan.

Dalam isi permohonannya, pihaknya salah satunya mengutip Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“Setiap orang juga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,” terangnya dalam keterangan pers tertulis, dikutip, Kamis (23/11/2023).

Pihaknya mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas Judical Review materiil Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar dalam perkara nomor:127/PUU-XXI/2023. Pengajuan permohonan Pihak Terkait tersebut dilakukan pada Senin (20/11/2023).

Menurut Jeanny, pekerja migran di sektor pelayaran, tidak boleh dikecualikan karena justru akan berdampak pada pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak. “Sangat keliru bila pihak Pemohon menganggap UU PPMI merugikan Pelaut. Maka dari itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan judicial review yang diajukan oleh Para Pemohon,” kata Jeanny.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut dan nelayan migran.

“Padahal, memasukkan pelaut migran ke dalam kategori pekerja migran adalah perjuangan selama bertahun-tahun, agar ada jaminan kesejahteraan dan pelindungan serta posisinya setara dengan pekerja migran di sektor lain. Jika judicial review ini dikabulkan, ini artinya kemunduran,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Syofyan, mengatakan penghapusan klausul tersebut akan membuat pelaut Indonesia di kapal asing bekerja tanpa payung hukum yang melindungi.

Apabila status pekerja migran bagi awak kapal niaga dan pelaut perikanan dihilangkan, maka aturan turunan UU PPMI–Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran–tidak berlaku lagi.

Syofyan menambahkan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran hanya mengatur awak kapal berbendera Indonesia. “Artinya, awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing tidak termasuk,” katanya.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) tahun 2006 dan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016. “Tetapi hingga saat ini, kita belum punya aturan turunan yang melindungi awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal asing, yang merujuk ke undang-undang itu,” katanya.

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah menilai pihaknya merasa penting untuk tergabung dalam tim advokasi ini. Sebab, penegakan keadilan untuk laut berjalan seiring dengan penegakan keadilan untuk manusia yang menggantungkan hidup di laut.

“Aktivitas perikanan yang ekstraktif telah merusak ekosistem laut sekaligus mengeksploitasi para awak kapal perikanan. Selama ini kita mendorong pemerintah untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat untuk mereka. Jika MK mengabulkan permohonan judicial review tersebut, kami merasa perjuangan masyarakat sipil selama ini akan sia-sia,” ujarnya.

Sembilan perwakilan organisasi pelaut niaga, pelaut perikanan, dan organisasi masyarakat sipil tersebut tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI), terdiri dari dari: Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. (*)

Abdul Mughis