in

Fraksi PKB: Pesantren Tidak Penting di Mata Pemkot Semarang

Tiga tahun berjalan, bisa dilihat dalam RAPBD Tahun 2023 belum ada anggaran untuk Pondok Pesantren.

ilustrasi santri.

SEMARANG (jatengtoday.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mempertanyakan empat hal yang tidak sesuai harapan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Semarang, Sodri mengatakan tiga hal yang perlu dipertanyakan; pertama, terkait rencana pendapatan daerah dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 sebesar empat triliun delapan ratus sebelas miliar rupiah (RP 4.811.831.854.542).

“Ini perlu dipertanyakan, mengapa lebih sedikit dari rencana Pendapatan Daerah tahun 2022 yang mencapai lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar sekian rupiah (Rp 5.257.761.820.000),” ungkapnya dalam keterangan pers dikutip, Jumat (30/9/2022).

Dia meminta Pemkot Semarang menjelaskan apa faktor penurunan rencana pendapatan ini? Padahal rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 diproyeksikan dua triliun delapan ratus sekian miliar (Rp 2.865.712.538.632).

“Lebih banyak selisih tiga miliar daripada rencana PAD tahun 2022 sebesar dua triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar sekian rupiah (Rp 2,853.408.000.000). Berarti perlu dijelaskan, dari pos apa pendapatan yang menurun? Sedangkan PAD telah meningkat,” bebernya.

Kedua, lanjut Sodri, Rencana belanja daerah tahun 2023 sebesar empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar rupiah (Rp 4.931.150.468.912). Ada selisih pendapatan dengan belanja sebesar seratus sembilan belas miliar rupiah (Rp 119.318.614.370).

“Perlu dipertanyakan, mengapa defisit sebanyak ini terjadi? Dari sektor mana saja belanja yang membuat defisit tersebut?” sebutnya.

Ketiga, terkait alokasi anggaran untuk Pondok Pesantren. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 21019 tentang Pondok Pesantren dan Peraturan Presiden (Perpes) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, mewajibkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk Pondok Pesantren, baik dalam anggaran pendidikan, anggaran kegiatan, maupun  anggaran pembangunan pesantren. Termasuk sarana dan prasarana penunjang.

“Fraksi PKB telah lama mendorong Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran untuk Pondok Pesantren. Kami secara konsisten terus menyuarakan agar Pemerintah Kota Semarang menaati peraturan tersebut. Namun hingga tiga tahun berjalan, bisa dilihat dalam RAPBD Tahun 2023 belum ada anggaran untuk Pondok Pesantren,” katanya.

Hingga sekarang, lanjut Sodri, pihaknya tidak menemukan adanya anggaran yang secara nyata bisa disebut sebagai alokasi untuk Pondok Pesantren. “Dalam dokumen rencana belanja di sektor pendidikan, tidak ada item yang menyebutkan untuk Pondok Pesantren. Hanya ada rancanan belanja sebesar tujuh ratus juta rupiah dalam item belanja pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan,” katanya.

Sedangkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

“Artinya, Pondok Pesantren misalnya bisa masuk dalam katagori ini, tetap saja hanya akan mendapat sebagian kecil dari jatah Rp 700 juta yang akan dibagi ke banyak unit pendidikan non formal,” katanya.

“Itu artinya, pesantren tidak dianggap penting. Hanya remah-remah sisa yang mungkin dapat mungkin pula tidak,” imbuh dia lagi.

Dalam pos belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pihaknya juga tidak menemukan adanya item belanja untuk Pondok Pesantren. “Padahal Pondok Pesantren adalah pelestari budaya sejati. Sebut saja Pencak Silat, Kesenian Musik Tradisional, Penulisan Aksara Pegon, Bahasa Jawa, Budaya Ungggah-Unggah, dan banyak lainnya. Itu semua diajarkan, dijaga lestari oleh setiap pondok pesantren. Khususnya Pesantren Salaf yang diasuh para kiai,” katanya.

Namun sama sekali tidak ada alokasi uang rakat dalam RABPD Tahun 2023 yang diberikan kepada Pondok Pesantren. “Seolah pesantren dianggap tidak ada di mata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Ini sungguh menyedihkan,” katanya.

Akhirnya, peluang Pondok Pesanren mendapat fasilitas layanan pembangunan dari pemerintah hanya pada pos bantuan sosial dan atau pos Kesejahteraan Rakyat di unit Sekretariat Daerah. “Tentu saja, sangat tergantung pada pondok pesantren, apakah mau meminta atau tidak,” katanya.

BACA JUGA: Penjelasan BNPT Soal Polemik 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriansyah menambahkan, mestinya Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan khusus dengan item yang jelas dengan tulisan anggaran secara rinci.  Berapa belanja pembangunan adalah untuk Pondok Pesantren.

“Caranya, bisa dimasukkan dalam Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM (untuk program pengembangan ekonomi dan kewirausahaan), Dinas Pemuda dan Olahraga (untuk pengembangan kepanduan, kepemudaan maupun prestasi olahraga), dan dinas-dinas lain yang pasti sangat mudah dikaitkan,” katanya.

Karena keterkaitan Pondok Pesantren dengan banyak sektor, mestinya mudah dibuat kaitan program pembangunan untuk Pondok Pesantren. “Karena di dalam pesantren, banyak unsur pembangunan manusia secara jasmani maupun rohani, serta pembangunan sarana,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *