SEMARANG (jatengtoday.com) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati menegaskan pihaknya menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 kemarin.
Swasti tidak sendiri, dia bersama anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang seperti Danur Rispriyanto, Wahyoe ‘Liluk’ Winarto, Wiwin Subiyono, Sugi Hartono, dan Suciati menilai KLB di Deli Serdang merupakan kegiatan dagelan dan abal-abal.
Dikatakan, KLB di Deli Serdang kemarin yang mengesahkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2021 – 2025 merupakan gerakan inkonstitusional.
Baca juga: Tanggapi KLB Demokrat, Mahfud Md Beri Contoh Kasus PKB
Adapun Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang berpandangan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan ketua umum yang sah berdasarkan Kongres V Partai Demokrat pada tahun lalu dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Sebagai kader Partai Demokrat yang sah, kami Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang secara tegas menolak hasil KLB di Deli Serdang. Kami tetap setia dan patuh kepada konstitusi Partai Demokrat yang mengesahkan Mas AHY sebagai ketua umum berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tahun lalu,” terang Swasti di Semarang, Sabtu (6/3/2021).
Wanita yang juga Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang ini lantas menambahkan bahwa Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang siap untuk melawan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Baca juga: Siap Lawan Hasil KLB, Ketua Demokrat Jateng: Semua Cara akan Kami Lakukan
“Kami di Semarang siap untuk membendung GPK-PD. Selain itu, kami juga menilai semua yang terlibat di KLB Deli Serdang merupakan pengkhianat dan harus segera dilepas KTA-nya sebagai anggota Partai Demokrat,” tegas Swasti.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto berharap pemerintah pusat mampu mengambil sikap bijak untuk menyelesaikan persoalan GPK-PD yang melibatkan pejabat pemerintahan dan merupakan ring satu Presiden Joko Widodo.
“Harapan kami di FPD DPRD Kota Semarang tentu pemerintah pusat mampu mengambil langkah bijak terhadap gerakan inkonstitusional supaya Partai Demokrat ke depannya bisa terus berkembang dengan kepengurusan yang sah dan terus memperjuangkan harapan rakyat,” tandas Danur.(*)
editor : tri wuryono
