SEMARANG (jatengtoday.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah, mengkritik penyelenggaraan Apel Kebangsaan bertajuk ‘Kita Merah Putih’ yang berlangsung di Semarang, Minggu (17/3/2019).
Menurut Koordinator FITRA Jateng, Mayadina RM, jika dilihat dari aspek substansi kegiatan, Apel Kebaangsaan memang tidak jadi persoalan. Karena dimaksudkan untuk menunjang stabilitas nasional dan kesuksesan pemilu dengan melibatkan para tokoh lintas agama, stakeholders yang luas mulai tingkat nasional, regional dan daerah.
Namun, katanya, jika dilihat dari alokasi dana yang dianggarkan, patut untuk dipertanyakan. “Melihat besaran anggaran yang dialokasikan, sangat wajar jika memunculkan banyak pertanyaan di benak publik,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (19/3/2019).
Berdasarkan data dari LPSE Jateng, Apel Kebangsaan kemarin mendapat jatah alokasi anggaran Rp 18,7 miliar dari APBD Jateng 2019. Lelang jasa penyelenggaraan dari Bakesbangpol Jateng ini dimenangkan oleh perusahaan Potesindo Global dengan mengajukan harga penawaran senilai Rp 16,4 miliar.
Ia berpendapat, terdapat prinsip-prinsip penyusunan APBD 2019 yang patut untuk diperhatikan. “Ada beberapa prinsip yang patut dijadikan refleksi bersama, yakni prinsip efisiensi, efektifitas, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Mayadina mempertanyakan, sejauhmana efektifitas kegiatan ‘kolosal’ tersebut, apakah telah menjangkau representasi masyarakat yang menjadi sasaran utama. Pasalnya, ia melihat berbagai pemberitaan tentang beberapa rombongan yang ‘gagal’ berangkat karena bus tidak datang.
Selain itu, proses persiapan penyelenggaraan acara sebesar itu, dinilai terlalu singkat. Dia mencatat, proses pengadaan tender acara Apel Kebangsaan tanggal 6–25 Februari 2019, sedangkan acara dilaksanakan pada 17 Maret 2019. Artinya, kata Mayadina, persiapannya hanya 19 hari.
Dirinya menambahkan, seharusnya dengan besaran anggaran belasan miliar tersebut bisa dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jateng yang notabene jauh lebih butuh diperhatikan. Sehingga, imbuhnya, dari aspek kepatuhan, dapat dianggap proporsional.
“Apakah itu proporsional di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang juga membutuhkan perhatian lebih, seperti masalah pembangunan SDM, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan petani, nelayan dan kelompok rentan lainnya?” kritik Mayadina. (*)
editor : ricky fitriyanto
