in

Euforia Tahun Baru, Pesta Para Pemeras Parkir

SEMARANG – Perayaan tahun baru sering identik dengan hura-hura. Tua maupun muda hingga keluarga kerap terbawa arus budaya menikmati romantisme perayaan malam pergantian tahun. Jantung kota berjejal kendaraan untuk sekadar bersenang-senang sembari meniup terompet penutup tahun, memasuki tahun yang baru.

Eforia perayaan tahun baru itu membuat perputaran uang bergulir cepat. Banyak mata uang sengaja dibakar tepat di atas langit perkotaan seluruh penjuru dunia. Hanya membutuhkan beberapa menit saja, uang miliaran rupiah lenyap meledak menjelma asap kembang api. Hotel-hotel penuh dipesan pasangan muda-mudi untuk kesenangan ini-itu. Para pedagang terompet, hingga aneka kuliner laris manis.

Di sisi lain, kelompok orang mengeruk keuntungan besar atas dalih penataan parkir. Tarif parkir dinaikkan hingga lima kali lipat dari tarif reguler atau hari biasa. Sebagian masyarakat ikhlas dan tak memermasalahkan tarif parkir meski mahal. Tetapi sebagian lainnya hanya bisa menggerutu jengkel akibat ulah para tukang parkir yang mencekik tarif parkir semaunya.

Bagaimana tidak, sesuai aturan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang misalnya, tarif parkir motor hanya Rp 1.000. Tetapi para tukang parkir nakal ini menaikkan tarif parkir hingga Rp 5.000. Ini sebetulnya termasuk tindakan melanggar hukum. Mereka cenderung melakukan tindak pidana pemerasan untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok, atas dalih penataan parkir. Para preman parkir itu bekerja secara terstruktur.

Di titik-titik pusat keramaian seperti Simpang Lima, Tugu Muda, Pantai Marina, PRPP, Waduk Jatibarang, Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), dan lain-lain, tak terlepas dari praktik parkir melanggar hukum tersebut. Pihak berwenang pun tidak bisa berbuat banyak karena biasanya tidak ada warga masyarakat yang melaporkan secara resmi di kepolisian.

Berapa omzet parkir dengan tarif lima kali lipat tersebut? Tentu tinggal dikalikan jumlah pengunjung di titik tersebut. Misalnya di satu titik Pantai Marina, hampir setiap tahun baru mampu menyedot sekurang-kurangnya 15 ribu pengunjung. Itu baru satu titik saja.

“Praktik parkir yang menaikkan tarif berkali lipat itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Saya sendiri jengkel. Heran, sebetulnya peran tukang parkir itu sebetulnya apa, mereka sama sekali tidak mengatur parkir. Tapi hanya mencari uang keuntungan dari pengunjung,” kata salah satu warga, Dwi Nur Alfiyanto, Minggu (31/12/2017).

Apabila terjadi kehilangan barang atau kendaraan, para tukang parkir itu juga tidak mau bertanggungjawab. “Mestinya praktik premanisme seperti itu ditindak tegas, karena merugikan banyak orang,” katanya.

Sama halnya di Simpang Lima, tidak tahun baru, acara pengajian saja tarif parkir di Simpang Lima mencapai lima kali lipat dari tarif reguler. Begitupun di Kota Lama. “Tadi malam saya di Kota Lama juga sama, tarif parkir motor Rp 5.000, saya tanya karcisnya tidak ada. Kapan di Kota Semarang terbebas dari premanisme seperti itu?” kata warga lain, Arif Nugroho, 30.

Menurut dia, mengapa parkir liar seperti itu tidak bisa ditertibkan? Sebab, parkir liar dikelola secara terstruktur oleh sekelompok mafia. Ada sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bermain dalam menguasai pengelolaan parkir di Kota Semarang. “Sebetulnya sudah menjadi rahasia umum, organisasi apa yang terlibat dalam mengelola parkir. Tapi pemerintah saja membiarkan praktik tersebut,” katanya.

Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Danang Kurniawan mengakui, adanya tukang parkir nakal yang menaikkan tarif tidak sesuai aturan seperti itu meresahkan masyarakat luas.

“Sebetulnya ada aturan untuk parkir insidentil, misalnya perayaan tahun baru di titik-titik tertentu. Kegiatan insidentil seperti itu memang diperbolehkan menaikkan tarif parkir, yakni dua kali lipat dari ketentuan tarif Perda atau reguler,” kata Danang.

Misalnya tarif parkir untuk motor Rp 1.000, maka parkir insidentil tarifnya menjadi Rp 2.000. Aturan tersebut diberlakukan untuk parkir umum, bukan tempat parkir khusus. Parkir insidentil seharusnya diperlukan perizinan di Dishub Kota Semarang. Tetapi fakta yang terjadi selama ini tidak ada parkir insidentil yang melakukan perizinan ke Dishub Kota Semarang.

“Aturannya harus izin. Setelah mereka mengajukan dan mendapatkan izin, nanti akan diterbitkan surat perintah. Setelah itu akan dikeluarkan karcis parkir insidentil. Tapi hingga saat ini belum ada yang mengajukan izin parkir insidentil,” katanya.

Danang mengakui, parkir insidentil selama ini dikelola oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. “Kalau menurut saya, sebenarnya praktik mereka ini cenderung pemerasan. Mereka cenderung tidak mengatur parkir, tidak menata layout parkir. Tetapi hanya memungut uang, kemudian pergi begitu saja. Modusnya parkir. Kadang kami ini susah,” katanya.

Meski begitu, lanjut dia, kesadaran masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor secara resmi ke pihak berwenang, minim. “Kami seringkali menerima aduan melalui sosial media. Tapi tidak ada yang mau melapor resmi. Kami justru mendorong kepada masyarakat apabila menjadi korban tarif parkir mahal atas ulah oknum yang mengambil keuntungan dari praktik parkir liar, seharusnya melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian,” katanya. (Abdul Mughis)

Editor: Ismu Puruhito