SEMARANG (jatengtoday.com) – Gejolak penataan transportasi umum massal di kota besar memang begitu kompleks. Setiap ada satu pihak yang merasa dirugikan, tentu saja berujung polemik.
Di Kota Semarang, gejolak penataan transportasi umum massal cenderung bisa diredam sedikit demi sedikit. Para pengusaha transportasi dulu protes karena merasa tergusur atas kehadiran Bus Rapid Transit (BRT). Tetapi sekarang ini, sebagian mereka mendukung program Pemerintah Kota Semarang.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang, Wasidarono mengakui hal tersebut. Dulu pengusaha protes atas kehadiran BRT di Kota Semarang, karena dianggap menggusur keberadaan pengusaha bus kota yang lama.
“Pada saat itu belum banyak diakomodasi untuk terlibat mengelola usaha transportasi di bidang BRT,” katanya, Minggu (8/7).
Namun saat ini para pengusaha atau pelaku transportasi di Kota Semarang setiap akan ada peluncuran Koridor BRT baru, jauh hari sebelumnya telah dilibatkan oleh pemerintah untuk terlibat mengelola BRT.
“Pelaku transportasi lama diajak untuk beralih ke BRT. Di Semarang sekarang sudah berjalan seperti itu. Sehingga mengurai gejolak di lapangan, karena pelaku transportasi yang sudah ada berusaha ‘diuwongke’,” katanya.
Dia mengakui, memang belum semua pelaku transportasi lama bergabung atau beralih ke pengelolaan BRT. “Kalau dilihat dalam prosentase, baru 30-40 persen yang dilibatkan. Karena antara jumlah pelaku transportasi lama dengan pertambahan BRT baru belum berimbang. Sehingga Pemerintah Kota Semarang untuk mengakomodasi seluruh pelaku transportasi yang lama belum memadai,” katanya.
Tetapi ia mengaku optimis, secara berangsur, para pelaku transportasi yang lama ini akan terakomodasi untuk beralih mengelola BRT. Sebab, sesuai rencana Pemerintah Kota Semarang masih akan mengembangkan transportasi masal BRT tersebut.
“Konsepnya menggunakan sistem scrapping (misalnya 2 armada bus lama dijual kemudian dibelikan bus baru untuk BRT). Sehingga kendaraan lama bisa digantikan armada baru,” katanya.
Pihaknya berharap pengelolaan BRT akan terus dilakukan pengembangan. Sehingga pemekaran operasional bisa menjangku wilayah-wilayah pinggiran, terutama perumahan-perumahan. “Apakah berkonsep feeder atau apa, hal itu disesuaikan dengan hasil kajian dan program pemerintah. Harapan kami wilayah pinggiran di Kota Semarang sesegera mungkin bisa dijangkau transportasi masal,” katanya.
Menurut Wasidarono, sistem penataan transportasi di Kota Semarang berangsur membaik. “Hanya saja, kami mengimbau kepada transportasi pribadi atau online. mohon kalau mau menyelenggarakan transportasi resmi tolong ikuti ketentuan yang ada,” katanya.
Sekarang ini, masalah transportasi yang masih rentan terjadi gesekan adalah kehadiran transportasi online. “Transportasi kalau mau mengangkut orang harus resmi. Namun sekarang ini masih banyak transportasi pribadi yang menyenggarakan transportasi tanpa izin. Saya kira peran pemerintah telah melakukan penataan, terutama transportasi umum BRT,” katanya.
Lebih lanjut kata dia, Pemkot Semarang telah berusaha menyediakan transportasi yang aman, murah dan nyaman. “Kami berharap masyarakat memanfaatkan transportasi layak yang telah disediakan oleh pemerintah,” kata dia. (abdul mughis)
editor: ricky fitriyanto
