SEMARANG (jatengtoday.com) – Kondisi Jateng yang terdampak Covid-19 cukup memprihatinkan. Bahkan pejabat provinsi dan daerah banyak yang sudah terkena virus ini. Klaster baru di kabupaten/kota cukup mengkhawatirkan. Per 23 Juli 2020 terjadi peningkatan kasus baru dari 898 menjadi 1172. Positif Covid-19 sebanyak 7593 orang dengan pasien sembuh 3777 dan meninggal 636 orang.
“Kasus kematian di Jateng cukup tinggi, masuk lima besar nasional. Ini membutuhkan kewaspadaan kita semua baik eksekutif ataupun legislatif. Anggaran BTT Rp 2.1 triliun untuk Covid-19 harus segera disalurkan untuk penanganan sektor kesehatan dan ekonomi,” kata anggota Komisi C DPRD Jateng, Riyono.
Data di Jateng menyebutkan bahwa angka reproduksi efektif masih di atas 1, artinya masih tinggi dan harus diturunkan di bawah 1. Perlu swab massal dan tracking terhadap klaster baru yang terjadi di Grobogan, Kudus, Wonogiri, Jepara, Kota Semarang dan terbaru di Pemalang serta RS Moewardi.
Pemprov mengalokasikan anggaran Covid-19 sektor kesehatan Rp 426.795.679.000 untuk Dinkes dan 7 rumah sakit. Sektor ekonomi Rp 222.453.110.000 untuk 6 OPD dengan alokasi paling besar di UMKM senilai Rp 108.780.000.000. Jaring pengaman sosial Rp 1.337.754.341.000 dengan alokasi terbesar di Dinsos Rp 1,3 triliun.
“Dana yang sangat besar sekitar Rp 1.987.003.130.000 ternyata baru terealisasi Rp 558.974.098.964 atau 28.13 persen. Ini menurut saya karena kinerja sangat lambat dan perlu kerja keras eksekutif sebagai eksekutor program penanganan Covid 19,” jelasnya.
Kendala pendataan dan lambatnya jaring pengaman ekonomi membuat dana Rp 1.3 triliun untuk bansos baru realisasi Rp 319 miliar. Padahal bansos saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat.
“Dana ada, kenapa lambat realisasinya? Dampaknya sudah kita lihat. Pertumbuhan ekonomi saat ini hanya 2,6 persen. Angka kemiskinan bertambah 340.000 lebih, pengganguran juga meningkat” pungkasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
