in

Dua Polisi Terpidana Penganiayaan Jurnalis Nurhadi Bayar Uang Restitusi

Ini pertama kalinya ada aparat penegak hukum yang divonis bersalah dan dieksekusi karena melakukan pelanggaran pers.

Aktivis AJI Indonesia saat melakukan aksi solidaritas untuk jurnalis Nurhadi, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

SURABAYA (jatengtoday.com) – Advokasi perkara pelanggaran hukum pers dan penganiayaan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya, telah mencapai finish.  

Kedua anggota Polri terpidana dalam perkara tersebut, yakni Firman Subkhi dan Purwanto, telah membayarkan uang restitusi sebagaimana hasil putusan hakim.

Proses pembayaran uang restitusi tersebut dilakukan oleh perwakilan keluarga terpidana di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (4/10/2023) siang.

Dalam penyerahan uang restitusi tersebut, Nurhadi didampingi oleh sejumlah petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Eben Haezer, yang mewakili Aliansi Anti Kekerasan terhadap Jurnalis.

Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer menjelaskan, dalam perkara ini, majelis hakim di PN Surabaya telah memerintahkan dua terpidana untuk membayarkan restitusi senilai Rp 13.819.000 untuk Nurhadi, serta Rp 21.650.000 untuk rekan Nurhadi berinisial F yang turut menjadi korban.

“Putusan terkait restitusi ini tetap dipertahankan hingga pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat Kasasi,” katanya.  

Sedangkan terkait hukuman pidana yang harus dilakoni kedua pelaku, Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis 10 bulan untuk dua pelaku. “Sedangkan di pengadilan tingkat banding, vonis itu berkurang menjadi 8 bulan,” katanya.

Meski ada sejumlah catatan dalam perjalanan perkara ini, namun pihaknya tetap mengapresiasi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kejati Jatim, hingga penyidik Polda Jatim yang terlibat dalam penyelesaian perkara ini.

“Pembayaran restitusi ini bisa dibilang sebagai garis finish dari perjalanan advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi yang berlangsung 2,5 tahun,” terangnya.  

Hasil advokasi perkara ini bisa terwujud karena ada kolaborasi dari berbagai pihak, baik organisasi masyarakat sipil, jurnalis, lembaga bantuan hukum, hingga manajemen perusahaan media tempat korban bekerja.

“Kami secara khusus juga berterimakasih kepada LBH Lentera, KontraS Surabaya, LBH Pers, LPSK, AJI Nasional, dan rekan-rekan jurnalis yang mendukung advokasi ini,” kata Eben.

Terlepas dari adanya beberapa catatan yang bisa jadi pembelajaran untuk advokasi kasus kekerasan jurnalis lainnya, namun dia menilai advokasi ini telah berjalan maksimal. Sebab, dalam perkara ini, untuk pertama kalinya ada aparat penegak hukum yang divonis bersalah dan dieksekusi karena melakukan pelanggaran pers.

“Walau pun pemenuhannya bisa menjadi contoh penegakan delik pers di negeri ini, kami berharap apabila ada kejadian delik pers di masa depan, penegakan hukumnya lebih baik lagi dari perkara Nurhadi. Tapi yang lebih penting, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers,” ujarnya.

Kuasa hukum Nurhadi dari LBH Lentera, Salawati, mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran restitusi (ganti kerugian) kepada Nurhadi dan F, selain merupakan putusan Majelis Hakim PN Surabaya, juga menjadi hak yang memang diatur dalam proses penegakan hukum.

“Restitusi yang dibayarkan ini masih sebatas penghitungan kerugian akibat kerusakan alat kerja saat kejadian,” terangnya.

Sementara dalam perkara ini, lanjut Salawati, Nurhadi mengalami trauma dan harus berada dalam perlindungan LPSK. “Bisa saja dimintakan restitusi atau ganti kerugian atas kehilangan penghasilan akibat tindak pidana pers tersebut. Jadi memang sudah seharusnya dibayarkan dan disegerakan,” tutur Salawati.

Fatkhul Khoir, kuasa hukum Nurhadi dari KontraS Surabaya, menambahkan bahwa pelaksanaan restitusi ini terbilang lamban. Sama halnya dengan proses eksekusi hukuman badan terhadap terpidana.

“Catatan kami ada yang tidak prosedural, yaitu penarikan penempatan terpidana dari Rutan Medaeng ke Rutan Mapolda,” ujarnya.

Besaran restitusi ini sesuai dengan keputusan pengadilan. Selain diharuskan membayar restitusi, dalam persidangan yang berlangsung hingga tingkat kasasi, dua terdakwa, divonis penjara selama 8 bulan. Vonis tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak 16 November 2022. Namun keduanya baru diekesekusi pada 5 Juni 2023. Kini keduanya menjalani masa hukuman di rutan Polda Jatim. (*)  

Abdul Mughis