SEMARANG (jatengtoday.com) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang terus menjalankan konsep pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Secara garis besar, konsep pengentasan kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok. Yakni masyarakat miskin kategori usia produktif, dan masyarakat miskin usia lanjut.
Bagi kelompok warga miskin di usia produktif akan diberikan pelatihan kewirausahaan mandiri dan akses Kredit Wibawa. Sedangkan untuk kelompok masyarakat miskin lansia akan ditangani melalui program bakti sosial seperti renovasi rumah dan pemberian santunan kepada janda-janda tua.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Bunyamin mengaku data kemiskinan di Kota Semarang saat ini telah terdeteksi keseluruhan. Sehingga dia yakin kebutuhan bisa diketahui dan lebih akurat dalam memberikan bantuan.
“Data yang ada telah terdokumentasi dengan baik, by name dan by address, sehingga misalnya memberikan pertolongan bantuan rehab rumah, ekonomi atau usaha, atau pendidikan, akan lebih akurat dan tepat sasaran,” kata pria yang juga menjabat Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang itu.
Pendataan tersebut melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan. Sehingga ia yakin ketika menentukan sasaran pembangunan ke depan tidak akan ada lagi hal yang memaksakan diri. “Kami akan terus melakukan pembenahan agar setiap program bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Pihaknya juga memiliki tugas untuk mempertemukan seluruh pihak terkait dalam sebuah forum yang menjadi agenda rutin tahunan. Dalam program pengentasan kemiskinan tersebut, Bunyamin menjelaskan bahwa program tersebut tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sekaligus. Namun prosesnya berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.
“Untuk saat ini, wilayah yang masih banyak warga kurang mampu berada di pinggiran Kota Semarang,” katanya.
Melalui program pengentasan kemiskinan itu, sasarannya mengurangi angka kemiskinan dan berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. “Kami akan terus melakukan pendampingan bagi mereka yang telah berdaya, karena diharapkan mereka juga bisa membantu memberdayakan lingkungan sekitarnya,” katanya.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, bagi kelompok warga miskin di usia produktif akan diberikan pelatihan kewirausahaan mandiri dan akses Kredit Wibawa. Sedangkan untuk kelompok masyarakat miskin lansia akan ditangani melalui program bakti sosial seperti renovasi rumah dan pemberian santunan.
“Penanganannya memang harus dibedakan. Mereka yang masih usia produktif akan diberi pelatihan- pelatihan UMKM dan difasilitasi Kredit Wibawa. Sehingga mereka bisa tumbuh berkembang dan bisa menghidupi keluarganya secara lebih baik,’ ungkapnya.
Menurut Hendi, permasalahan pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Maka diperlukan konsep bergerak bersama antara pengampu keputusan terkait. Dimulai dari pengusaha dengan program-program CSR-nya, saran-saran dan solusi dari akademisi, pemerintah selaku regulator dan pemberi bantuan keuangan, tokoh-tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum.
”Kalau pengentasan kemiskinan ditangani pemerintah saja, mungkin bisa saja tertangani. Namun, tentu akan membutuhkan waktu relatif lebih lama karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang dimulai sejak 2016 silam. Menurutnya telah menunjukkan perubahan positif secara signifikan. Pengentasan kemiskinan berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang hingga 2021, sebesar 4,3 persen jumlah penduduk. (*)
editor : ricky fitriyanto