SEMARANG – Fenomena pungutan liar (pungli) perizinan bukan rahasia umum. Meski telah dikampanyekan agar pemerintahan bersih dari praktik pungli ini, tapi tetap saja kerap ditemui praktik pungli. Mulai pungli melalui calo atau berkedok jasa pengurusahan perizinan, bahkan hingga terstruktur melibatkan ‘orang dalam’ di dinas tertentu.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyatakan akan berusaha memberantas praktik pungli. Hal yang sering ditemui adalah adanya pengurusan perizinan melalui jasa konsultan. Maka DPMPTSP akan memberlakukan aturan baru mulai 6 November 2017 mendatang. Aturan tersebut adalah mewajibkan jasa konsultan harus terverifikasi atau terdaftar.
“Konsultan perizinan harus sudah terdaftar di DPMPTSP Provinsi Jateng. Nanti akan diterbitkan ID Card bagi yang telah terverifikasi. Maka para invenstor yang mengurus perizinan melalui jasa konsultan harus mengetahui bahwa jasa konsultan tersebut telah terverifikasi,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo, Rabu (1/11/2017).
Kuasa pengurusan perizinan harus terdaftar, sehingga konsultan tersebut dapat melakukan pengurusan perizinan secara profesional dan paham tentang tata caranya. Selain itu juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon yang menguasakan. Prasetyo mengakui, bahwa penyelenggaraan PTSP Provinsi Jateng selama ini masih dijumpai adanya praktek percaloan pada pengurusan perizinan. Hal ini tentunya menimbulkan biaya yang tinggi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
“Investor seringkali tidak paham, padahal banyak syarat dokumen-dokumen yang ternyata tidak diserahkan oleh konsultan ke kami. Investor mengira pengurusan telah selesai, padahal belum. Jelas, ini merugikan investor,” katanya.
Maka dari itu, Prasetyo menyarankan agar investor memilih jasa konsultan profesional. Jasa konsultan yang tidak bertanggungjawab juga tak jarang meminta biaya tambahan. “Maka melalui konsultan yang terdaftar, kami bisa memantau. Investor juga tidak dikenakan biaya yang besar. Konsultan juga harus menandatangani pakta integritas, tidak boleh menerima suap atau gratifikasi, dan harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP),” ungkapnya.
Saat ini, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melayani sebanyak 166 izin/non izin. Langkah ini merupakan tindaklanjut program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (abdul mughis)
Editor: Ismu Puruhito
