SEMARANG (jatengtoday.com) – Peran Biro Perekonomian Pemprov Jateng dipertanyakan. Biro yang dikepalai Budiyanto tersebut dianggap lemah dalam mengoptimalkan potensi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kinerja BUMD Pemprov Jateng dianggap belum optimal. Sebab jumlah deviden yang disetorkan ke kas daerah masih minim.
Pada tahun 2017, seluruh BUMD Pemprov Jateng hanya menyetor Rp 371,121 miliar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Sementara di tahun 2018, target setoran deviden ditingkatkan menjadi Rp 446,598 miliar.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan jumlah deviden yang disetor BUMD-BUMD Pemprov tertinggal jauh dengan Pemprov Jatim.
Dari kunjungan kerja yang dilakukan Komisi C DPRD Jateng ke Jatim beberapa hari lalu, diperoleh data Biro Perekonomian Pemprov Jatim mampu memaksimalkan kinerja BUMD. Sehingga mampu menghasilkan deviden sebesar Rp 3 triliun
“Dengan jumlah deviden yang hanya Rp 371,121 miliar, Jateng jelas jauh tertinggal dengan Jatim yang devidennya Rp 3 triliun. Itu hampir 10 kali lipat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, peran Biro Perekonomian dalam memaksimalkan potensi dan kinerja BUMD sangat besar.
“Kemarin beberapa BUMD sudah ikut melihat secara langsung ke Jatim. Saya minta Biro Perekonomian bisa belajar atas keberhasilan Jatim ini,” katanya.
Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, kemandirian BUMD di Jatim sangat kuat. Mereka bekerja kreatif, inovatif, dan tidak menggantungkan diri pada Pemprov.
Yang lebih membanggakan, BUMD di Jatim sudah beberapa tahun tak meminta penyertaan modal ke Pemprov.
“Bandingkan dengan di Jateng. Setiap tahun BUMD selalu minta tambahan modal yang besar, tapi hasilnya tidak pernah maksimal,” kata Bogi, sapaan akrab Asfirla.
Dikatakannya, Biro Perekonomian yang memiliki tugas sebagai pengendali dan pembina BUMD terkesan membiarkan capaian yang diperoleh tanpa mau melihat perkembangan di daerah lain.
Bogi membandingkan dua holding company yang dimiliki Jatim dan Jateng. Di Jatim, PT Wira Jatim Grup sebagai holding company sukses membangun bisnis dengan mengelola 10 perusda. Sementara di Jateng ada PT SPJT yang juga sebagai holding company. “Namun sampai saat ini belum ada bisnis yang feasible dan mampu menjadi penopang PAD secara signifikan.
BUMD di Jateng lanjutnya, masih mengandalkan bunga bank untuk setoran PAD. Padahal modal yang disetorkan sudah sangat besar. (ricky fitriyanto)
