in

Daniel Aktivis Lingkungan Karimunjawa Divonis 7 Bulan, Penasihat Hukum Kecewa

Daniel dihukum buntut ia mengkritik di media sosial tentang pencemaran tambak udang ilegal di Karimunjawa.

Tangkapan layar live sidang terdakwa Daniel di PN Jepara. (istimewa)
Tangkapan layar live sidang terdakwa Daniel di PN Jepara. (istimewa)

JEPARA (jatengtoday.com) — Aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan divonis penjara tujuh bulan dan denda Rp5 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jepara, Kamis (4/4/2024).

Daniel dinilai bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) buntut ia mengkritik di media sosial tentang pencemaran tambak udang ilegal Karimunjawa.

Penasihat hukum terdakwa Daniel mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. Sebab, putusan itu dinilai tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

“Mengutuk keras majelis hakim yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar salah satu penasihat hukum, Sekar Banjaran Aji.

Bahkan, menurut Sekar, putusan terdakwa Daniel bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan gedung PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang kerap dikritik Daniel.

“Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi ahli dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya,” ujar Kasno, salah satu massa aksi.

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan, putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya ada enam orang aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

“UU ITE yang sudah direvisi pada awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia,” ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar