in

Cegah Sengketa Tanah, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Reforma Agraria

SEMARANG (jatengtoday.com) – Permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria dengan masyarakat.

Di Semarang, sosialisasi dilakukan di Hotel Horison, Senin (25/3/2019). Acara ini dihadiri Direktur Jenderal Penataan Agraria, jajaran Kantor Wilayah BPN Jateng, jajaran Kantor Pertanahan Kota Semarang, serta tokoh masyarakat.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan menjelaskan, sengketa tanah pasti akan terus terjadi, tetapi bagaimana cara menguranginya.

“Sengketa tanah pasti akan banyak dipersoalkan. Tetapi bagaimana kita dapat mengurangi konflik yang terjadi di tanah air sehingga tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakat, salah satunya telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang telah disahkan pada tanggal 24 September 2018. Peraturan ini menjadi dasar utama pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

“Beberapa negara seperti Australia, Korea dan negara lainnya sudah terlebih dahulu menjalankan Reforma Agraria dan berhasil. Di Indonesia sendiri, Reforma Agraria memang sudah dijalankan sejak dulu. Hanya saja pada pelaksanaannya terhambat akibat konflik dan politik, dan baru di Pemerintahan sekarang pelaksanaan ini menjadi fokus karena lahirnya Perpres No. 86 tahun 2018,” tuturnya.

Tuti Nusandari Roosdiono, tokoh masyarakat menyambut baik sosialisasi Reforma Agraria. Menurutnya, Reforma Agraria menjadi harapan sehingga masyarakat memiliki kejelasan untuk tanahnya. “Dengan sosialisasi ini masyarakat nantinya akan mengerti dan kepemilikan tanah menjadi jelas. Ada harapan bagi masyarakat terkait kejelasan untuk tanah mereka,” ungkapny

Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, Jonahar, mengatakan sengketa tanah dapat dihilangkan jika seluruh bidang tanah terpetakan. “Pemerintah memiliki target 2025 seluruh bidang tanah sudah bersertifikat. Maka dengan begitu, kedepannya jika seluruh bidang tanah bersertifikat tidak akan ada lagi sengketa. Jika ada maka hanya sengketa waris, bukan lagi sengketa kepemilikan,” bebernya.

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk berdiskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui reforma agraria di daerah khususnya Kota Semarang.

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

editor : ricky fitriyanto

Ajie MH.