SEMARANG – Kalangan eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dikumpulkan dalam suasana workshop
di Hotel Ciputra Semarang, Rabu (11/10/2017). Pemkot Semarang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi konspirasi negatif antara kalangan eksekutif dan legislatif.
Sejumlah kasus kerap menunjukkan bahwa kalangan legislatif dan eksekutif melakukan kongkalikong untuk main proyek. Eksekutif dan legislatif memiliki peranan penting menjalankan roda pemerintahan. Dua unsur yang dinilai sangat rawan terlibat konsipirasi hingga terjadinya perilaku korupsi.
“Hal penting adalah untuk membangun budaya integritas. Bagaimana nilai-nilai integritas bisa diinternalisasi, bukan hanya sekedar sosialisasi dan pemahaman saja,” kata Fungsional Deputi Pencegahan KPK, Ryan Herviansah Utama, berbicara sebagai narasumber Workshop Pembangunan Budaya Integritas (Tunas dan Sistem Integrasi) Untuk Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kota Semarang.
Dijelaskannya, menjaga nilai-nilai integritas terhadap kinerja eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan ini sangat penting. “Eksekutif dan legislatif ini memiliki posisi-posisi kunci dan strategis. Mereka harus tahu resiko-resiko negatif agar tidak tersandung hal-hal negatif,” bebernya.
Lebih lanjut, kata dia, hal yang tidak kalah penting adalah perlunya sistem yang terintegrasi. “Tidak cukup hanya membicarakan tentang nilai-nilai integritas saja. Tetapi bagaimana membangun budaya integritas,” imbuhnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi menyambut positif atas kegiatan workshop pembangunan budaya integritas untuk eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Semarang. Sehingga bisa meningkatkan kinerja eksekutif dan legislatif lebih baik.
“Kami berharap kegiatan seperti ini akan meningkatkan kinerja lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ini sebagai upaya pencegahan,” katanya.
Dia berharap, adanya workshop seperti ini bisa mencegah adanya istilah ‘kopi coro’ antara legislatif dan eksekutif. Mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan atau konspirasi negatif di kalangan eksekutif dan legislatif. “Itu istilah kejahatan. Agar jangan sampai terjadi. Kepemimpinan harus transparan dan akuntabel. Kami juga telah menerapkan program aplikasi E-Sarapan (saran, aspirasi, dan harapan), sebagai media masyarakat menyampaikan unek-uneknya,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, termasuk siaran streaming YouTube saat rapat Paripurna. Sehingga apa yang menjadi pembahasan dalam rapat bisa dipantau oleh masyatakat secara luas. “Ini sebagai upaya transparan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan workshop ini sebagai upaya merefresh eksekutif dan legislatif agar tetap memiliki integritas.”KPK turun ke Semarang untuk maintenance integritas kawan-kawan eksekutif dan legislatif. Diskusi terkait integritas. Ini seperti dicas lagi. Jadi harapannya yang sudah baik agar supaya tetap baik,” katanya. Workshop tersebut berlangsung selama tiga hari. (*)
Editor: Ismu Puruhito