in

Berjasa Gerakkan Ekonomi Negara, Nasib Para Sopir Trailer Dicampakkan

Tata kelola transportasi angkutan barang di Indonesia masih sangat buruk. Truk trailer tidak memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT), minim perawatan hingga sopir tidak profesional. Akibatnya kecelakaan maut terus berulang.

Di kota-kota, seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Medan, mudah ditemukan ratusan truk trailer diparkir sembarangan di tepi jalan. (ist)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sangat mudah kita menemukan pemandangan berderet-deret truk trailer terparkir di tepi jalan, terutama di Jalur Pantura Jawa. Pengemudinya tidak terurus.

Menyedihkan, mereka tidur sembarangan di tempat-tempat yang tidak layak. Badan trailer yang diparkir sembarangan kerap mengganggu fungsi jalan sekaligus menjadi pemandangan kumuh.

Padahal para pengemudi truk trailer ini berjasa untuk mengangkut logistik dalam menggerakkan ekonomi negara. Perhatian dari pengusaha maupun pemerintah sangat minim. Akibatnya, nasib para sopir trailer itu tak terurus, bahkan dicampakkan begitu saja.

Ini menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa tata kelola transportasi di Indonesia ini masih buruk. “Tampaknya tidak ada pejabat pemerintah yang peduli dengan keberadaan truk trailer ini,” kata Investigator Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ahmad Wildan, Senin (16/10/2023).

Pemandangan truk trailer diparkir di kanan dan kiri jalan, berpotensi mengganggu fungsi jalan. (ist)

Dikatakannya, KNKT melihat fenomena keberadaan truk trailer saat ini lebih mendekati barang buangan atau sampah masyarakat (public enemy). “Kebanyakan truk trailer diparkirkan di tepi jalan yang menjadikan pemandangan kumuh dan mengganggu fungsi jalan,” katanya.

Bahkan, antrean truk trailer yang berderet-deret bisa berhari-hari diparkir hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar, banyak suku cadang trailer yang dicuri dan pengemudinya juga tidak terurus. Di kota-kota, seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Medan akan mudah ditemukan ratusan, bahkan ribuan trailer.

“Biasanya, pengemudi tidur sembarangan di dekat trailer,” katanya.

Di sisi lain, keberadaan truk trailer merupakan rantai pasok dan menjadi tulung punggung perputaran ekonomi negara. Bila operasional truk trailer ini terganggu, maka dampaknya bisa berbahaya, bahkan ekonomi negara akan terhenti.

“Sudah semestinya bangsa ini memperhatikan nasib dan kesejahteraan para sopir truk trailer ini. Membangun sistem yang ideal dengan memperhatikan keselamatan jalan. Pemerintah perlu membuatkan tempat yang memadai dan terhormat agar keberadaan mereka bisa lebih bermakna,” ungkapnya.

Usulan KNKT untuk membangun Freight Centre, yakni tempat berkumpulnya angkutan barang yang ingin beristirahat, maupun memperbaiki kendaraan dan sebagainya, belum direspon oleh pemerintah.

“Angka kecelakaan truk menempati urutan kedua (12 persen) setelah sepeda motor (73 persen), meski jumlahnya hanya 3,82 persen dari total kendaraan bermotor,” katanya.

Truk trailer yang diparkir di tepi jalan cenderung tidak mendapatkan perhatian dan hanya dibiarkan begitu saja. (ist)

Dikatakannya, keberadaan truk sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. “Di banyak negara tidak hanya armada truk yang bagus-bagus, pengemudinya juga turut sejahtera,” ujar dia.

Menurutnya, perlu adanya aturan standarisasi upah minimum bagi pengemudi truk. Selama ini, kesejahteraan pengemudi truk jauh dari harapan keluarga. Menjadi pengemudi truk bukan pilihan hidup yang didambakan, mereka tetap bekerja karena tidak ada alternatif pekerjaan lain.

“Dampaknya, sulit mendapatkan pengemudi truk yang profesional,” katanya.

Salah satu rekomendasi KNKT pada kasus kecelakaan di Simpang Empat Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat, 21 Januari 2021 adalah agar pemerintah membangun pusat transportasi barang (freight centre).

“Sebuah tempat untuk truk trailer agar bisa beristirahat. Di tempat ini dilengkapi dengan tempat istirahat yang nyaman untuk tidur, mandi, cuci, dan lain-lain. Terdapat areal parkir yang representatif, aman, dan terhindar dari risiko pencurian,” katanya.

Idealnya, lanjut dia, tersedia pula stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). “Termasuk fasilitas perbengkelan untuk memperbaiki truk trailer yang rusak dan ada tempat pengujian kendaraan bermotor (PKB),” imbuhnya.

Wakil Ketua Pemeberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebutkan contoh kasus kecelakaan truk di di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 23 September 2023.

“Pengemudi truk hanya memiliki SIM A yang seharusnya SIM B. Ini menunjukkan bahwa tata kelola transportasi angkutan barang ini buruk. Sekarang ini sulit mendapatkan pengemudi truk yang profesional,” katanya.

Sejauh ini, lanjut dia, tidak pernah ada diskusi atau seminar yang membahas tentang penataan angkutan barang, terutama truk trailer ini. Djoko menyebut, lebih dari 50 persen truk trailer yang beroperasi di jalan, tidak pernah tersentuh pengujian kendaraan bermotor.

“Sangat minim tersentuh pemeliharaan. Truk trailer tidak memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT), diletakkan begitu saja oleh pemiliknya seperti bangkai hewan,” katanya.

Maka yang terjadi, trailer-trailer maut itu berkeliaran di jalan raya. Sekali kecelakaaan berakibat fatal dan sangat mengerikan. Celakanya, semua orang akan menuduh dan merendahkan pengemudi truk trailer sebagai makhluk tak beradab karena telah membunuh orang lain dengan sangat keji.

“Kita menuntut keselamatan truk trailer, menuntut pengusaha transportasi barang peduli terhadap keselamatan, peduli terhadap kesejahteraan sopir,” katanya.

Bahkan bisa dipastikan, sopir truk yang terlibat kecelakaan maut ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan pengusaha pemilik truk trailer yang seharusnya bertanggung jawab justru dibiarkan bebas dari jerat hukum.

“Kami sangat berharap bangsa ini bisa mengembangkan transportasi logistik yang lebih baik dan berkeselamatan,” kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

Berdasarkan data kendaraan per pulau yang diterbitkan oleh laman korlantas.polri.go.id, Oktober (14/10/2023), total kepemilikan mobil barang secara nasional sebanyak 6.036.114 unit (3,82 persen) dari total kendaraan bermotor 158.084.480 unit.

Jumlah kendaraan barang mencapai 6,04 juta unit itu hasil dari akumulasi dari kepemilikan mobil barang dari kedelapan pulau di Indonesia, yaitu Jawa 2.988.401 unit (49.5 persen), Sumatera 1,572.368 unit (26,1 persen), Kalimantan 583.502 unit (9,67 persen), Sulawesi 460.059 unit (7,62 persen), Bali 176.662 unit (2,93 persen), Nusa Tenggara 152.192 unit (2,52 persen), Papua 72.473 unit (1,2 persen), Maluku dan Maluku Utara 30.557 unit (0,51 persen).

Dari data tersebut, Pulau Jawa masih menyumbang jumlah mobil barang terbanyak yaitu 2.988.277 unit. Artinya Pulau Jawa menyumbang 49,5 persen untuk total jumlah mobil barang secara nasional hingga Oktober 2023.

Selanjutnya, Sumatera menjadi pulau dengan jumlah mobil barang terbanyak kedua yaitu 1,572.283 unit. Artinya Pulau Sumatera berkontribusi sekitar 26,1 persen untuk total jumlah mobil barang secara nasional. Di sisi lain, Pulau Maluku dan Maluku Utara menjadi wilayah paling sedikit jumlah mobil barang yaitu hanya 30.557 unit (0,51 persen).

Adapun total kepemilikan kendaraan di Indonesia pada 14 Oktober Juni 2023 secara keseluruhan, yaitu 158.091.934 unit. Data itu berdasarkan hasil dari akumulasi jenis kendaraan dari tiap pulau, yaitu mobil pribadi 19.616.695 unit (12,4 persen), bus 264.160 unit (0,2 persen), mobil barang 6.036.114 unit (3,8 persen), sepeda motor 132.006.869 unit (83,5 persen) hingga kendaraan khusus 152.091 unit (0,01 persen).

Walaupun jumlah kendaraan barang hanya 3,82 persen dari total kendaraan bermotor, namun angka kecelakaannya menempati nomor dua (12 persen), setelah sepeda motor (73 persen). (*)

Abdul Mughis