SEMARANG (jatengtoday.com) – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana yang menangani normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) meminta Pemkot Semarang segera menyelesaikan permasalahan sosial terkait bangunan liar di bantaran sungai yang tak kunjung tuntas.
Hal tersebut mengakibatkan percepatan pembangunan terhambat. Normalisasi yang ditarget selesai akhir 2018 pun meleset.
“Hingga kini, progresnya mencapai 65 persen,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Ruhban Ruzziyatno, Jumat (8/2/2019).
Dikatakannya, progres tersebut merupakan progres secara keseluruhan dari tiga paket. Yakni Paket I: sepanjang 1,95 km dari muara pantai hingga Jembatan Kaligawe, Paket II dari Jembatan Kaligawe hingga Jembatan Citarum sepanjang 2,05 km, dan Paket III 2,7 km dari Jembatan Citarum hingga Jembatan Majapahit.
“Saat ini, sedang proses pemasangan parapet di sepanjang bantaran sungai. Namun proses pemasangan parapet ini masih terkendala kondisi sosial yakni masih banyak hunian di sepanjang bantaran sungai terutama di sebelah kiri sungai, atau tepatnya di sepanjang Jalan Barito,” katanya.
Sedangkan untuk pemasangan parapet di sebelah kanan sungai hampir selesai karena tidak ada masalah bangunan liar. “Kalau sebelah kanan ini membutuhkan waktu lama karena menunggu bangunan-bangunan liar itu dibongkar,” katanya.
Ia mengaku tetap melakukan pengerjaan di sisi kiri sungai meski masih banyak bangunan. “Kami melubangi untuk dibuat pondasi. Begitu terus secara perlahan. Ini cukup memakan waktu lama,” imbuhnya.
Ruhban mengakui, saat ini pihaknya telah mendapat instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan percepatan penyelesaian. Meski sesuai kontrak, pengerjaan normalisasi BKT hingga akhir 2019.
“Pembangunan BKT ini dimulai sejak akhir 2017. Dikerjakan dengan skema anggaran multiyears 3 tahun, yakni 2019 akhir selesai,” katanya.
Selama ini dilakukan percepatan, bahkan awalnya, upaya percepatan ini ditarget selesai akhir 2018. Tapi ternyata hal itu tidak dapat dikejar, karena realisasinya di lapangan terdapat kendala adanya masalah bangunan liar dan PKL di bantaran BKT yang belum direlokasi oleh Pemkot Semarang.
“Kami berharap Pemkot segera menyelesaikan persoalan relokasi PKL di bantaran sungai BKT tersebut,” katanya.
Permasalahan relokasi tersebut tidak hanya untuk relokasi di Normalisasi BKT Tahap I, tetapi Pemkot Semarang seharusnya juga segera menyelesaikan relokasi di BKT Tahap II. Yakni Jembatan Majapahit hingga Pucang Gading. Bahkan untuk relokasi Tahap II ini sama sekali belum disentuh.
Sesuai dengan rencana awal, normalisasi sungai BKT akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Yakni Jembatan Majapahit hingga Pucang Gading. Di Tahap II tersebut juga terdiri atas tiga paket, yakni Paket I, II, dan III dengan total 6,7 km.
“Total semuanya yakni dari muara hingga Pucang Gading sepanjang 14,7 km. Jadi masih ada 8 km dari Majapahit sampai Pucang Gading. Kalau ini akan dilanjutkan, Pemkot harus selesaikan dulu sepanjang 6,7 km ini,” ujarnya.
Menurut dia, upaya percepatan tersebut harus ada sinergi. Tentu saja harus diimbangi dengan percepatan penyelesaian sosial mengenai relokasi oleh Pemkot Semarang.
“Kami akui memang, menyelesaikan persoalan sosial ini tidak mudah. Tetapi kami minta Pemkot Semarang agar dilakukan percepatan untuk mengatasi hal itu,” tandasnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
