in

Banyak Perumahan Langgar Perda, Bencana Banjir Mengancam

SEMARANG –Bencana banjir yang mengancam sewaktu-waktu di wilayah Mangkang ini diperkirakan akibat dampak banyaknya proyek pembangunan di wilayah dataran tinggi, seperti di daerah Ngaliyan, Kedungpane, Bukit Semarang Baru (BSB), Palir, hingga Mijen.

Banyak pengembang perumahan melanggar aturan detail sesuai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Bangunan Gedung serta Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang.

Para pengembang perumahan di wilayah tersebut berkembang pesat. Perumahan-perumahan baru bermunculan. Sayangnya, hanya sebagian kecil pengembang yang taat aturan. Banyak pengembang menerobos Perda dan cenderung hanya mencari untung belaka. Sedangkan dampak bahaya lingkungan jangka panjang atas pembangunan tersebut sama sekali tak dihiraukan.

Penegakan Perda pun tidak maksimal. Pasalnya, perumahan terlanjur menjamur tidak ada penindakan apabila terjadi pelanggaran perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Bangunan Gedung serta Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang.

Misalnya, pengembang perumahan yang memiliki luas lebih dari 5 hektar, harus memiliki embung. Tetapi, seringkali dilanggar oleh pengembang. Selain itu, pengembang juga harus memiliki tiga izin, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lalu-lintas (Andalalin), dan kajian drainase.

Akibatnya, air di wilayah tersebut tak terkendali. Wilayah dataran rendah seperti Mangkang pun terkena dampak. Malapetaka bencana banjir mengancam setiap saat.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono juga mengakui, hingga saat ini masih banyak pengembang perumahan tidak mentaati aturan. “Padahal, peraturan penataan perumahan telah diatur secara rinci. Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Bangunan Gedung serta Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang. Perda Nomor 13 Tahun 2013 telah membahas secara rinci,” katanya.

Pengembang perumahan harus menaati Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Bangunan Gedung serta Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang yang diberlakukan. Sebab, dampak lingkungan jangka panjangnya sangat berbahaya. “Pemerintah tidak boleh asal-asalan memberikan izin. Misalnya berdiri di daerah terlarang atau kawasan hutan, semestinya pemerintah tidak memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” tegasnya.

Dalam Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang, terang dia, juga diwajibkan bahwa setiap perizinan harus juga mendapatkan Kajian Drainase dari instansi pemberi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pengembang yang melanggar bisa dikenai sanksi, baik sanksi administasi hingga sanksi pidana. Kalau sanksi administasi, mulai peringatan tertulis hingga penutupan kegiatan,” terangnya.

Sedangkan sanksi pidana bagi pengembang yang tidak menjalankan aturan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pembentukan per-UU, terancam hukuman maksimal 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 juta.

Menurutnya, sejauh ini fungsi pengawasan terkait penataan perumahaan ini belum berjalan maksimal. Perda RT-RW dan Perda Bangunan Gedung harus menjadi acuan pengendalian dari perizinan. “Harus ada penindakan dalam pengawasan. Terutama pengawasan di kawasan semarang di bagian dataran tinggi. Apakah sudah sesuai dengan Perda RTRW, peruntukan lahan, KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan kewajiban pembuatan embung bagi pengembang yang memiliki areal lebih 5 hektare,” katanya.

Paling banyak terjadi pelanggaran, kata Agung, biasanya terjadi pada pemenuhan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Seharusnya hanya 40 persen, tapi dalam prakteknya bisa meluas. “Di Kawasan Industri Candi juga ditemukan tentang ketidaktaatan pada aturan KDB dan belum dibuatnya embung,” ujarnya.

Termasuk di kawasan perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) juga ditemukan dugaan banyak pengembang perumahan tidak memiliki embung. Ini harus menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Permukiman dan Satpol PP Kota Semarang selaku penegak Perda. (Abdul Mughis)

Editor: Ismu Puruhito