Serapan anggaran Jawa Tengah baru 27% pada tanggal 15 Juli 2020. Gubernur menyampaikan serapan anggaran ini. Jawa Tengah berada pada urutan ke-22 dari 34 provinsi di Indonesia. Jauh di bawah DKI Jakarta yang telah merealisasikan APBD sebesar 45%.
Pemerintah pusat menganggap bahwa belanja anggaran pemerintah ini sangat penting artinya bahkan menjadi satu-satunya harapan untuk dapat menggerakkan perekonomian disaat krisis akibat pandemi COVID-19 ini.
Bergeraknya ekonomi saat ini jelas tidak mungkin mengandalkan investasi swasta. Masa depan perekonomian akibat masih berlangsungnya pandemi dan belum pastinya kapan akan berakhir menjadikan investor cenderung bersikap wait and see (lihat dan tunggu).
Salah satu porsi anggaran untuk mendapat perhatian khusus dan perlu penyerapan segera diantaranya adalah anggaran belanja tidak terduga (BTT) penanganan COVID-19. Porsi anggaran BTT Dinas Sosial Jawa Tengah sebesar 1,3 triliun rupiah dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar 1,99 triliun rupiah baru terealisasi penyalurannya sebesar 319 miliar rupiah atau 24,54%.
Sementara dampak COVID-19 bagi ekonomi masyarakat secara langsung telah dirasakan hampir 5 bulan.
Ini artinya bahwa semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembalikan kemampuan memenuhi konsumsi. Sementara konsumsi masyarakat yang biasanya berpendapatan rendah ini bersifat mendesak untuk segera terpenuhi. Kebutuhan konsumsi ini bersifat primer atau kebutuhan pokok harian. Dalam waktu bersamaan, 56,1% mengalami peningkatan pengeluaran.
Jumlah ini menjadi batas apakah seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin atau bukan miskin. Ketika pengeluaran rata-rata per orang di bawah angka tersebut maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Jika masyarakat dengan pendapatan rendah di atas mengalami penurunan selama pandemi ini berlangsung, kemudian yang bersangkutan menanggung tiga saja anggota keluarganya, maka yang bersangkutan berikut anggota keluarganya yang sebelumnya tidak miskin saat ini sangat mungkin akan menjadi miskin. Maka tidak heran ketika pada bulan Maret saja, di mana pandemi berlangsung belum lama, sudah ada penambahan 301,5 ribu orang atau naik 0,83 persen dibandingkan enam bulan sebelumnya menjadi 3,98 juta penduduk Jawa Tengah yang berkategori miskin.
Duh, Serapan Anggaran Covid 19 di Jateng Baru 28,13 Persen, Angka Kemiskinan Melonjak
Bantuan COVID-19 untuk Menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Pendapatan menurun akan mengurangi daya beli masyarakat. Daya beli menurun ditandai dengan permintaan menurun, pada saat sama akan mendorong produsen untuk menahan, mengurangi atau bahkan menghentikan produksinya. Maka akan semakin banyak lagi masyarakat yang akan terkena dampak ini. Dengan demikian roda perekonomian akan berjalan melambat dan pada kondisi lebih parah akan dapat terhenti.
Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, sama halnya pada munculnya angka kemiskinan, di mana masa pandemi baru sebagian saja dalam memberi dampak, telah menyebabkan perekonomian Jawa Tengah hanya tumbuh 2,60%. Selama ini berada di atas 5 persen. Bahkan pertumbuhan Jawa Tengah periode ini berada di bawah pertumbuhan rata-rata nasional yang sebesar 2,97%.
Pada struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar tersebut di atas jika dilihat dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 62,30%. Namun komponen ini hanya mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,01% dibanding kuartal IV-2019. Ini akan lain ceritanya ketika daya beli masyarakat mampu terjaga oleh pendapatan yang cukup, maka niscaya akan mampu mendongkrak tumbuhnya ekonomi lebih tinggi.
Ketika bantuan sosial mampu menahan atau bahkan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah tidak semakin rendah maka akan mampu mempertahankannya tidak terjatuh dalam kategori miskin atau mampu mengangkat sebagian masyarakat yang semula berada sedikit di bawah garis kemiskinan.
Bantuan sosial yang menjaga penghasilan masyarakat tetap stabil atau meningkat juga diyakini akan mampu mempertahankan dan meningkatkan daya belinya, sehingga roda perekonomian Jawa Tengah dapat berjalan lebih baik.
Inilah pentingnya bantuan sosial untuk segera dapat tersalurkan kepada mayarakat apalagi di tengah kondisi yang “luar biasa” seperti sekarang ini jika tidak ingin kemiskinan kembali meningkat atau ekonomi semakin terdepresiasi. Realisasi anggaran bantuan sosial merupakan salah satu kunci jika ingin mengurangi kemiskinan dan memastikan kuartal III-2020 menjadi titik balik bangkitnya ekonomi Indonesia agar tidak masuk pada situasi resesi. [trikarjono, edt:dm]
Tri Karjono
Statistisi Ahli BPS Provinsi Jawa Tengah
